Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan akan dimulai setelah RUU Perampasan Aset selesai dibahas. Ia memperkirakan proses pembahasan RUU Penyadapan dapat dimulai pada Desember 2026.
Perkiraan tersebut didasarkan pada target penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset pada November 2026. Setelah agenda itu rampung, Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan tiga rancangan undang-undang dalam periode berjalan.
Habiburokhman menyampaikan rencana tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026). “Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya,” ujar Habiburokhman.
Menurut dia, Komisi III DPR akan memusatkan perhatian pada RUU Perampasan Aset hingga pembahasannya selesai. Setelah itu, komisi akan melanjutkan pembahasan RUU Jabatan Hakim, RUU Advokat, dan RUU Penyadapan.
“Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” kata Habiburokhman. Ia menyebut ketiga rancangan undang-undang tersebut akan digarap dalam periode ini.
Agenda Tiga Rancangan Undang-Undang
Selain RUU Penyadapan, Komisi III DPR menempatkan RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat sebagai agenda lanjutan setelah pembahasan RUU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan ketiganya akan didorong setelah agenda sebelumnya selesai.
“Gas besok itu undang-undang Jabatan Hakim, undang-undang Advokat, dan undang-undang Penyadapan. Jadi 3 undang-undang itu akan kita gas juga di apa namanya, di periode ini, ya,” ucap dia.
RUU Penyadapan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Status tersebut berarti DPR menargetkan rancangan undang-undang itu dapat disahkan pada tahun yang sama.
Pengetatan Aturan Penyadapan
Habiburokhman mengatakan RUU Penyadapan disiapkan untuk memperketat sekaligus memperjelas aturan mengenai tindakan penyadapan. Pengaturan itu ditujukan agar hak warga negara tidak dirampas melalui penyadapan yang tidak sesuai hukum.
“Memperketat, memperjelas ya. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ungkap dia. Pernyataan itu menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.
Ia juga menyebut kasus penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Prabowo Subianto akan menjadi masukan dan pelajaran dalam penyusunan RUU Penyadapan. Komisi III DPR akan mendorong adanya perlindungan bagi kepala negara dan masyarakat Indonesia dari tindakan penyadapan ilegal.
“Kita dorong agar tidak hanya presiden yang apa namanya harus kita lindungi jangan dari penyadapan ilegal, juga, seluruh warga negara Indonesia,” tutur Habiburokhman. Pembahasan RUU Penyadapan direncanakan berjalan setelah Komisi III DPR menuntaskan agenda RUU Perampasan Aset.
