Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan kronologi kedatangan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, ke gedung KPK ketika sejumlah bawahannya diamankan penyidik. Pertanyaan itu disampaikan dalam sidang perlawanan Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Silmy mengajukan perlawanan atas tudingan operasi tangkap tangan atau OTT yang disebutnya tidak pernah terjadi. Perkara ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing.
Jaksa menilai Silmy perlu menjelaskan secara terbuka keberadaannya saat penyidik KPK mengamankan bawahannya. Penjelasan itu, menurut jaksa, mencakup lokasi Silmy, orang yang bersamanya, serta alasan ia tidak mengungkapkan keberadaannya.
Jaksa juga menyoroti apakah ada pihak yang meminta Silmy datang ke gedung KPK. “Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu,” ujar jaksa.
Persoalan OTT dan Unsur Dakwaan
Dalam tanggapannya, jaksa menyatakan keadaan tertangkap tangan bukan unsur yang menentukan dalam dua dakwaan terhadap Silmy. Penuntutan perkara korupsi, menurut jaksa, tidak mensyaratkan seseorang harus ditangkap ketika sedang melakukan tindak pidana.
Jaksa menyebut ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B UU Tipikor. Jika legalitas penangkapan atau upaya paksa dipersoalkan, penilaiannya harus merujuk pada dokumen tindakan dan mekanisme yang tersedia dalam hukum acara.
Jaksa mengatakan pembuktian unsur tindak pidana akan dilakukan dalam sidang pembuktian pokok perkara. Sementara itu, proses kedatangan Silmy ke gedung KPK dan ada tidaknya tindakan penangkapan dipandang sebagai persoalan hukum acara.
Usai sidang, Silmy mengatakan ia datang sendiri ke KPK pada malam 3 Juni 2026. Namun, ia menilai kesan bahwa dirinya tertangkap tangan terus dilekatkan dalam perkara tersebut.
“Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” kata Silmy. Kuasa hukumnya, Soleman B. Ponto, menilai fokus perkara telah bergeser dari isu tertangkap tangan ke dugaan pemerasan.
Soleman menyatakan pihaknya siap membuktikan ada atau tidaknya pemerasan dalam sidang pembuktian. Ia menegaskan penjelasan jaksa bahwa ketiadaan OTT tidak menghentikan perkara menjadi bagian dari perdebatan yang muncul dalam sidang.
Dakwaan Pemerasan dan Gratifikasi
Silmy didakwa terkait pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan Rp 168,9 miliar. Jaksa menyatakan Silmy diduga menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari rangkaian pungutan tersebut.
Dugaan pemerasan itu disebut dilakukan bersama sejumlah mantan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jaksa mendalilkan pemohon dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan dokumen keimigrasiannya agar bersedia memberikan uang.
Dokumen yang disebut dalam dakwaan mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau ITAS, serta izin tinggal tetap atau ITAP. Dakwaan juga mencakup perubahan administrasi alih status.
Kuasa hukum Silmy, Abdul Gafur Sangaji, mempersoalkan pencantuman nilai Rp 168 miliar dalam konstruksi dakwaan. Menurutnya, jaksa mengakui nilai yang dikaitkan dengan Silmy hanya Rp 1,2 miliar, sedangkan mekanisme penerimaan, penyerahan, dan dugaan pemerasan akan dibuktikan di persidangan.
Selain dugaan pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000. Nilai itu terdiri atas uang Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.
Jaksa mendakwa Silmy melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pembuktian atas dakwaan pemerasan dan gratifikasi tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan.
