Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 556 pengurus cabang dan wilayah sebagai peserta Muktamar Ke-35 NU. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Penetapan Daftar Peserta Tetap dilakukan setelah tim menyelesaikan proses verifikasi kepengurusan. Jumlah peserta masih dapat bertambah karena verifikasi di wilayah Papua belum sepenuhnya rampung.
Verifikasi Peserta Masih Berjalan
Ketua Panitia Muktamar Ke-35 NU sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menyampaikan keputusan tersebut pada Sabtu (22/8/2026). “Per hari ini sudah diputuskan 556 cabang dan wilayah yang berhak mengikuti Muktamar Ke-35 NU,” kata Saifullah Yusuf.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa peluang penambahan peserta hanya berkaitan dengan proses verifikasi di wilayah timur Indonesia. “Kalaupun nanti ada penambahan, hanya terkait proses di Papua yang saat ini masih diselesaikan. Jadi jumlah akhirnya sangat mungkin tidak jauh dari angka yang sudah ditetapkan hari ini,” ujarnya.
Panitia menyebut persiapan penyelenggaraan di Jombang telah mencapai lebih dari 85 persen. Persiapan itu mencakup tempat acara, konsumsi, dan akomodasi bagi peserta serta pihak yang terlibat dalam muktamar.
Panitia Serukan Suasana Kondusif
Panitia mengimbau warga Nahdliyin menjaga kondusivitas menjelang forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah penyebaran isu yang tidak berdasar selama tahapan menuju muktamar berlangsung.
Saifullah Yusuf mengajak peserta membawa semangat persaudaraan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. “Kita ingin menghadirkan Muktamar Gembira. Datang dengan gembira, bermusyawarah dengan gembira, dan pulang membawa semangat untuk bersama-sama membesarkan NU,” katanya.
Ia juga meminta seluruh elemen organisasi tidak mudah terpengaruh kabar bohong atau hoaks. “Jangan mudah terpancing isu, kabar bohong, atau hoaks yang sengaja dilemparkan menjelang muktamar. Kalau ada informasi, cek dulu sumbernya,” tuturnya.
Seruan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga muktamar tetap teduh, tertib, penuh persaudaraan, dan menggembirakan. Panitia berharap peserta memeriksa informasi sebelum menyebarkannya kepada warga Nahdliyin lainnya.
Seruan Moral dari Para Kiai
Sebelumnya, sejumlah kiai sepuh NU menggelar pertemuan di Gedung PBNU Jakarta pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan itu menghasilkan tujuh poin seruan moral agar muktamar terbebas dari praktik politik uang dan tekanan pihak luar.
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin menekankan pentingnya menjaga mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dari intervensi pragmatis. “Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi,” ujar KH Ma’ruf Amin.
PWNU Jawa Tengah juga membacakan deklarasi enam poin pada pembukaan Bahtsul Masail di Kabupaten Semarang, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Shodaqoh dan Katib Syuriyah H Mohamad Muzamil.
H Mohamad Muzamil menyebut deklarasi itu merupakan tindak lanjut atas harapan para masyayikh dan mayoritas Nahdliyin, khususnya di Jawa Tengah. Pimpinan PWNU Jawa Tengah turut mengimbau lembaga pemerintahan tidak ikut campur dalam ranah internal organisasi.
KH Ubaidullah Shodaqoh menyampaikan pernyataan sikap PWNU Jawa Tengah dengan memohon ridha Allah. Muzamil mengatakan sikap tersebut diambil untuk menjaga kehormatan dan keutuhan jam’iyyah selama rangkaian permusyawaratan berlangsung.
Polri Siapkan Pengamanan
Dari sisi keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan siap mengawal seluruh tahapan Muktamar Ke-35 NU di Jawa Timur. Koordinasi teknis antara kepolisian dan panitia terus berjalan untuk memetakan kebutuhan pengamanan di lapangan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kesiapan itu di Surabaya pada Jumat (21/8/2026). “Jelas tentunya kami memiliki kewajiban untuk mengamankan, menyukseskan rangkaian kegiatan muktamar NU,” kata Listyo Sigit Prabowo.
Kepolisian masih menunggu finalisasi struktur kepanitiaan sebelum menentukan skema dan alokasi personel di lokasi utama. “Polri akan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” lanjutnya.
Listyo Sigit menjelaskan bahwa penyiapan pengawalan akan dilakukan secara terukur mengikuti perkembangan penyusunan kepanitiaan. “Kan, ini sekarang sedang ada proses tahapan penyusunan kepanitiaan, formatur dan sebagainya, yang jelas Polri siap mengamankan,” jelasnya.
Dengan penetapan 556 cabang dan wilayah tersebut, panitia melanjutkan persiapan teknis sekaligus menyelesaikan verifikasi kepengurusan di Papua. Seluruh tahapan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan muktamar yang tertib dan sesuai mekanisme organisasi.
