Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sekretaris Jenderal PBNU Gudfan Arif menilai penegakan hukum tersebut perlu diteruskan hingga seluruh pihak yang diduga berperan dapat diproses secara tuntas.
Dukungan itu disampaikan Gudfan pada Kamis (29/10/2026), menyusul pengumuman Polri mengenai penanganan perkara karhutla yang melibatkan perusahaan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat serta kepentingan negara.
Gudfan menyatakan PBNU mengapresiasi ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani dugaan keterlibatan korporasi. Ia mendorong penyidikan dilakukan secara cepat agar penanganan perkara memberi kepastian hukum.
Karhutla, menurut Gudfan, tidak hanya berdampak pada warga di wilayah terdampak. Asap akibat kebakaran juga disebut dapat melintasi batas negara dan mengganggu kenyamanan negara-negara tetangga.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dampaknya tidak berhenti pada lingkungan sekitar lokasi kebakaran. Kerugian akibat karhutla, kata Gudfan, juga dirasakan oleh negara dan masyarakat secara lebih luas.
Penanganan 104 Laporan Polisi
Polri menangani 104 laporan polisi terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku dari unsur korporasi. Dari penanganan laporan tersebut, sebanyak 20 perusahaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa tindakan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan oleh perorangan. Korporasi juga menjadi salah satu pihak yang ditangani dalam proses penegakan hukum karhutla.
Pernyataan itu disampaikan Asep dalam jumpa pers penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis (29/10). Ia menjelaskan bahwa Kapolri sebelumnya telah menyampaikan adanya korporasi yang terlibat dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
Penetapan tersangka terhadap korporasi menjadi bagian dari proses hukum yang tengah berjalan atas dugaan karhutla. Informasi yang disampaikan Polri menunjukkan perkara tersebut mencakup sejumlah laporan dengan perusahaan sebagai pihak yang diduga terlibat.
Empat Korporasi PMA
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Sementara itu, 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.
Empat korporasi PMA tersebut berasal dari tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Perusahaan yang disebutkan Polri adalah PT HKI, PT RKA, PT API, dan PT AI.
Gudfan menekankan bahwa penyelesaian perkara perlu dilakukan sampai tuntas agar pihak yang diduga menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia juga meminta proses tersebut dipercepat tanpa mengabaikan kepastian hukum.
PBNU memandang langkah tegas terhadap perusahaan yang menjadi tersangka penting dalam merespons dampak karhutla. Penanganan 20 korporasi itu berlangsung di tengah penyidikan Polri atas 104 laporan polisi terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi.
