Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan persoalan yang melampaui aspek lingkungan. Guru Besar Antropologi Ekologi FISIP Universitas Airlangga, Prof Dr Mohammad Adib, menilai karhutla mencerminkan krisis relasi manusia dengan alam.
Menurut Adib, kebakaran hebat tidak dapat dipahami semata sebagai akibat cuaca ekstrem. Cara manusia memaknai, mengelola, dan menguasai ruang hidup turut menentukan tingkat kerentanan suatu kawasan terhadap api.
Ia menyoroti perbedaan pandangan terhadap lahan gambut di antara berbagai pihak. Negara dan korporasi cenderung memandang gambut sebagai ruang bernilai komoditas, sedangkan masyarakat adat menempatkannya sebagai bagian dari ruang hidup, kebudayaan, dan sistem tata air.
Perbedaan tersebut dapat memicu konflik dalam pengelolaan wilayah. Ketika satu perspektif mendominasi dan mengabaikan pengetahuan lokal serta kondisi ekologis, kerusakan lingkungan berisiko semakin besar.
Adib menyebut situasi itu sebagai persoalan mendasar dalam hubungan manusia dengan alam. Perspektif kapitalis yang dipaksakan dari atas, menurutnya, dapat menghancurkan sistem ekologi dan cara masyarakat lokal memahami wilayahnya.
“Fenomena ini secara jelas menunjukkan krisis relasi manusia dengan alam. Kebakaran hebat meledak ketika pemaksaan satu ontologi kapitalis dari atas menghancurkan sistem ekologi dan ontologi lokal,” jelasnya.
Perubahan Bentang Alam Menambah Kerentanan
Karhutla, menurut Adib, tidak serta-merta muncul hanya karena El Nino atau kondisi cuaca ekstrem. Kerentanan kebakaran juga berkaitan dengan perubahan bentang alam yang terjadi akibat pengelolaan oleh manusia.
Pembangunan kanal untuk mengeringkan gambut demi kepentingan perkebunan dapat mengganggu sistem hidrologis alami. Gambut yang kehilangan kelembapannya menjadi lebih mudah terbakar.
Pengelolaan berbasis konsesi juga dinilai mengubah relasi masyarakat dengan alam di sekitarnya. Ruang yang sebelumnya dipahami sebagai sumber daya bersama dapat bergeser menjadi komoditas yang berorientasi pada pemanfaatan cepat.
“Alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas cepat saji, bukan sebagai commons (sumber daya milik bersama) yang harus dijaga tata airnya secara kolektif,” sebutnya. Dalam pandangan ini, tata air gambut perlu dipelihara bersama karena menjadi penyangga penting bagi ekosistem.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Perubahan pengelolaan wilayah membawa dampak langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rentan kebakaran. Mereka menghadapi ancaman kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta risiko kehilangan ruang hidup.
Adib juga menyinggung ketimpangan relasi kuasa yang dapat muncul ketika akses terhadap wilayah kelola tradisional menyempit. Kondisi itu membuat masyarakat lokal berada pada posisi yang semakin rentan saat bencana terjadi.
Ia menggarisbawahi narasi yang kerap mengkambinghitamkan praktik ladang berpindah oleh masyarakat adat Dayak. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibaca bersama sejarah hilangnya akses masyarakat terhadap wilayah kelola tradisional.
“Ironisnya, masyarakat yang kehilangan kedaulatan atas ruang hidup justru dapat menjadi pihak yang paling mudah mereka salahkan ketika terjadi bencana,” tegasnya. Karena itu, penanganan karhutla perlu mempertimbangkan posisi dan pengetahuan masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut.
Pemulihan Tata Air dan Kedaulatan Ekologi
Adib mendorong perubahan cara pandang dalam pengelolaan alam, termasuk mengakhiri kebijakan yang kaku dan tersentralisasi dari atas. Ia menilai pola koordinasi formal juga perlu dievaluasi apabila justru berpotensi memojokkan rakyat sipil.
Penanganan kebakaran, menurutnya, tidak cukup berhenti pada upaya pemadaman ketika api telah muncul. Pemulihan tata air gambut dan pelibatan masyarakat adat perlu menjadi bagian dari langkah pengelolaan jangka panjang.
Ia juga mengusulkan pengembangan bioekonomi gambut basah, salah satunya melalui budidaya perikanan rawa. Model tersebut dinilai dapat menjaga keberlangsungan ekosistem sambil membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Adib menekankan perlunya kedaulatan ekologi di tingkat tapak. Dalam pendekatan itu, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai bagian dari penjaga alam dan pengelola ruang hidupnya.
