Indonesia memaparkan strategi penyederhanaan birokrasi dalam OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Perancis. Pemerintah menempatkan agenda tersebut sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan pemaparan itu pada sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery, Senin (12/10). Keikutsertaan Indonesia dalam Global Forum OECD 2026 juga menjadi bagian dari dialog kebijakan internasional seiring proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Perubahan Cara Kerja Birokrasi
Erwan menilai penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan memangkas jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administrasi. Pemerintah juga perlu mengubah cara kerja agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
“Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Erwan dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Panel diskusi tersebut membahas strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil. Diskusi dipandu Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan.
Forum itu turut dihadiri perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec yang merupakan organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia. Pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan di antara peserta.
Penguatan Jabatan Fungsional
Salah satu langkah yang dipaparkan Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki. Sejumlah jabatan struktural dialihkan menjadi jabatan fungsional untuk memperkuat peran keahlian aparatur.
Penataan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Pemerintah memandang evaluasi proses bisnis perlu dilakukan guna menghapus tahapan yang tidak diperlukan.
Integrasi layanan menjadi bagian lain dari penyederhanaan proses administrasi. Langkah ini ditujukan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama saat mengakses layanan.
“Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan agar masyarakat tidak berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama,” tegas Erwan.
Digitalisasi Harus Menyederhanakan Proses
Dalam transformasi digital, pemerintah menekankan pentingnya menyederhanakan proses sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi tidak diposisikan sebagai pemindahan prosedur rumit ke dalam aplikasi elektronik.
Penerapan teknologi perlu didukung integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur. Langkah tersebut diperlukan agar akuntabilitas dan integritas tetap terjaga dalam penyelenggaraan layanan.
Kementerian PANRB bersama instansi terkait sedang mengembangkan Perlinsos Digital. Program itu diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi guna membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai.
“Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Erwan.
Pendekatan Lintas Instansi
Erwan menekankan penyederhanaan birokrasi perlu menjadi prinsip kerja berkelanjutan, bukan program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru juga perlu mempertimbangkan sistem yang sudah tersedia serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat birokrasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Partisipasi Indonesia dalam forum OECD di Paris menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus menyerap praktik baik internasional. Pemerintah menargetkan tata kelola yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
