Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital secara nasional pada 10 November 2026. Program ini menyiapkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk transfer uang tunai kepada penerima manfaat.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, setelah rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. Pemerintah menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial.
Luhut menyatakan agenda peluncuran Perlinsos Digital telah dilaporkan kepada Presiden. “Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.
Program Perlinsos Digital dirancang bukan hanya untuk mengubah cara pemerintah menyalurkan bantuan. Digitalisasi tersebut juga ditujukan untuk memperluas akses masyarakat yang berhak, terutama kelompok yang belum terjangkau secara optimal.
Menurut Luhut, sistem baru ini diharapkan memberi rasa keadilan bagi warga yang memenuhi syarat menerima bantuan. Bantuan akan disalurkan melalui mekanisme transfer uang tunai atau Transfer Tunai.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelas Luhut.
Pemerintah juga menyiapkan perubahan arah kebijakan subsidi melalui penerapan sistem digital tersebut. Fokusnya diarahkan kepada penerima manfaat, bukan semata-mata pada subsidi produk.
Luhut menyebut kebijakan itu menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah pada tahap akhir. “Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Perubahan ini membuat data penerima menjadi unsur penting dalam proses penyaluran Bantuan Sosial. Sistem digital diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, mengatakan persiapan program terus berkembang. Uji coba Perlinsos Digital disebut telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.
Jangkauan uji coba tersebut mencakup 514 kabupaten dan kota. “Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia, 514 kabupaten/kota,” kata Firman.
Hingga saat informasi itu disampaikan, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah juga melibatkan Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran mandiri.
Jumlah Agen Perlinsos yang disiapkan mencapai 775 ribu orang. Agen tersebut membantu proses pendaftaran warga yang membutuhkan bantuan sosial di berbagai daerah.
Firman menyebut jumlah pendaftar melalui portal Perlinsos juga terus bertambah. Berdasarkan data harian yang dipaparkan, pendaftaran telah mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.
“Dan per hari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini. Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial,” paparnya.
Dalam penjelasannya, Firman juga menyampaikan perkembangan aktivitas pendaftaran pada portal program tersebut. “Dan kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari,” ujarnya.
Pemerintah turut mengevaluasi efektivitas digitalisasi melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu evaluasi yang dilaporkan kepada Presiden berasal dari pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Bali.
Hasil studi itu menunjukkan penggunaan sistem digital berpotensi menekan kesalahan penerima yang seharusnya masuk dalam program. Firman menyebut exclusion error dapat turun sebesar 24,1 persen dalam uji coba tersebut.
Studi itu juga mencatat perbaikan pada inclusion error. Firman menyatakan inclusion error dapat turun dari 4,1 persen melalui penggunaan Perlinsos Digital.
“Artinya Digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujar Firman. Pemerintah menempatkan hasil uji coba tersebut sebagai bagian dari evaluasi sebelum program diluncurkan secara nasional.
