Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pulih sepenuhnya pada 2027. Target itu mencakup pemulihan layanan operasional sekaligus perbaikan fisik bangunan.
Pemerintah menargetkan layanan faskes di tiga provinsi tersebut telah kembali berjalan secara operasional pada 2026. Pemulihan bangunan dan fasilitas secara menyeluruh diharapkan dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.
Budi menyampaikan target tersebut seusai rapat dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 disebut telah memberi dampak luas terhadap jaringan pelayanan kesehatan.
Kerusakan dilaporkan mengenai ratusan rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, serta 2.000 puskesmas pembantu atau pustu. Sejumlah fasilitas bahkan sempat berhenti beroperasi total akibat luapan banjir yang tinggi dan kerusakan pada bangunan.
Kondisi tersebut membuat pemulihan layanan darurat menjadi prioritas awal pemerintah. Kementerian Kesehatan mengupayakan faskes terdampak dapat kembali melayani kebutuhan medis yang paling mendesak secara terbatas.
Layanan yang menjadi perhatian mencakup tindakan operasi, persalinan, dan cuci darah. Langkah ini dilakukan agar pasien tetap memperoleh penanganan ketika kondisi fasilitas belum pulih sepenuhnya.
Budi mengatakan rumah sakit di tiga provinsi ditargetkan dapat kembali beroperasi dalam waktu satu bulan, meski belum pada kapasitas penuh. “Dalam waktu 1 bulan, seluruh rumah sakit di 3 provinsi ini bisa beroperasi kembali, tidak penuh. Tapi setidak-tidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Setelah rumah sakit kembali menjalankan layanan penting, pemerintah melanjutkan penanganan ke puskesmas dan pustu. Tahap berikutnya diarahkan pada revitalisasi fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama tersebut.
Penanganan pustu memerlukan penyesuaian karena tingkat kerusakan dan kondisi lokasi tiap unit tidak sama. Sebagian pustu dilaporkan hanyut terbawa air, sementara unit lain berada di kawasan yang rawan bencana seperti tepi sungai.
Budi menyebut revitalisasi pustu berlangsung dalam enam bulan. Namun, terdapat sejumlah bangunan dengan kerusakan berat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Di Sumatera Utara, terdapat enam pustu yang harus dibangun kembali. Keputusan pembangunan ulang diambil karena kerusakan pada unit-unit tersebut dinilai sangat parah dan terkait dengan kondisi lokasinya.
“Pustu ini sesudah kita revitalisasi 6 bulan kembali, memang ada beberapa yang rusaknya demikian parah, ada yang hanyut terbawa air, ada yang lokasinya juga di tepi sungai, sehingga ada 6 di Provinsi Sumatera Utara yang harus benar-benar dibangun kembali,” kata Budi.
Pembagian tugas pemulihan telah disusun antara kementerian terkait. Perbaikan fisik bangunan fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan penyediaan alat kesehatan serta sarana pendukung ditangani Kementerian Kesehatan.
Budi menyatakan koordinasi dan pembagian anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan. “Nah, semuanya ini sekarang sudah terkomunikasi, anggarannya sudah kita bagi-bagi, untuk yang fisik bangunan itu di Kementerian PUPR, kemudian untuk alat kesehatan dan sarana prasarana kecil-kecilannya itu ada di Kementerian Kesehatan,” katanya.
Skema tersebut menempatkan pemulihan bangunan dan kesiapan peralatan sebagai dua unsur yang berjalan bersamaan. Pemerintah menargetkan layanan penting dapat kembali tersedia lebih dahulu, sebelum seluruh fasilitas kesehatan di wilayah terdampak pulih seperti sedia kala pada 2027.
