Sebanyak 2.087 penerima Beasiswa LPDP sedang menempuh pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis maupun subspesialis. Kelompok ini dinilai dapat segera ditugaskan ke daerah prioritas setelah menyelesaikan pendidikan.
Penempatan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga spesialis di wilayah dan rumah sakit prioritas. Kementerian Kesehatan dapat mengatur penugasan sesuai perencanaan kebutuhan tenaga medis nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Prof Dr med dr Setiawan, menyampaikan data itu dalam peluncuran sejumlah inisiatif pendidikan kedokteran di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Program yang diluncurkan mencakup Akselerasi Kedokteran Gigi, Beasiswa Pendidikan Spesialis, dan Penempatan Residen Tingkat Mandiri.
Setiawan menilai para peserta pendidikan yang akan lulus dalam waktu dekat dapat menjadi langkah cepat untuk mengisi kekurangan spesialis. Penugasan perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Ini adalah aset kita untuk dapat segera ditugaskan di daerah-daerah prioritas yang membutuhkan tenaga spesialis ini karena ini mungkin ada yang akan lulus bulan depan, semester depan, dan seterusnya jadi ini adalah quick wins yang bisa kita upayakan untuk segera memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah prioritas dan rumah sakit prioritas,” ucap Setiawan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP Yon Arsal menyatakan lembaganya mendukung langkah strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran serta kedokteran gigi. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan pendidikan dan penyelarasan kebutuhan tenaga kesehatan nasional dengan kapasitas pendidikan yang tersedia.
Yon Arsal menyebut kebijakan penempatan dan distribusi dokter berada pada pemangku kepentingan terkait. “Kebijakan untuk penempatan dokter-dokternya, ketersediaan ada dimana, distribusinya tentu kami serahkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait,” ucapnya.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga menyatakan tenaga medis penerima beasiswa merupakan sumber strategis bagi percepatan pemerataan. Skema itu mencakup penerima beasiswa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain awardee LPDP, terdapat 1.280 penerima beasiswa lain yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Data tersebut dihimpun dari 45 dari total 56 perguruan tinggi.
| Jenis Pembiayaan | Jumlah Penerima |
|---|---|
| Tugas belajar Kemenkes | 636 orang |
| Tugas belajar pemda | 322 orang |
| Tugas belajar Kementerian Pertahanan | 48 orang |
| Beasiswa yayasan/swasta | 177 orang |
| Beasiswa rumah sakit | 97 orang |
Data LPDP Oktober 2026 menunjukkan peserta terbanyak berada pada program Jantung dan Pembuluh Darah sebanyak 240 orang spesialis dan satu orang subspesialis. Ilmu Penyakit Dalam mencatat 239 orang spesialis dan 12 orang subspesialis.
Program Ilmu Kesehatan Anak memiliki 174 peserta spesialis serta 15 peserta subspesialis. Obstetri dan Ginekologi mencatat 141 peserta spesialis dan 15 peserta subspesialis.
Program Anestesiologi dan Terapi Intensif memiliki 103 peserta spesialis dan tujuh peserta subspesialis. Neurologi mencatat 101 peserta spesialis, sedangkan Ilmu Bedah memiliki 80 peserta spesialis dan delapan peserta subspesialis.
Kebutuhan penugasan terlihat dari rasio dokter spesialis terhadap populasi di sejumlah provinsi. Data Indikator SDM Kesehatan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes mencatat Papua Pegunungan dan Kepulauan Riau masing-masing belum memiliki dokter spesialis eksisting dalam data tersebut.
| Provinsi | Dokter Spesialis Eksisting | Populasi |
|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 0 | 1.501.864 |
| Kepulauan Riau | 0 | 2.243.105 |
| Papua Barat Daya | 1 | 645.544 |
| Papua Selatan | 5 | 557.203 |
| Papua Barat | 4 | 596.461 |
Provinsi lain dengan rasio rendah meliputi Sulawesi Barat dengan 103 dokter spesialis untuk populasi 1.547.354 orang serta Maluku Utara dengan 118 dokter spesialis untuk 1.391.708 penduduk. Maluku tercatat memiliki 187 dokter spesialis untuk populasi 1.995.208 orang.
Nusa Tenggara Timur memiliki 382 dokter spesialis dengan populasi 5.828.569 orang. Nusa Tenggara Barat memiliki 529 dokter spesialis untuk populasi 5.815.328 orang, sehingga penempatan lulusan baru dapat menjadi salah satu sumber tenaga bagi wilayah prioritas.







