Kementerian Transmigrasi bersama Komisi V DPR RI menyiapkan dukungan pembangunan infrastruktur senilai Rp 3 miliar untuk Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Program tersebut dibarengi penyerahan 40 sertifikat hak milik atau SHM kepada warga setempat.
Penyerahan sertifikat tanah dilakukan secara simbolis di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini menempatkan pembangunan akses kawasan dan kepastian hukum atas tanah sebagai dua agenda utama bagi warga transmigran.
Dalam kegiatan itu hadir Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrans RI Elis Sampe Andi, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Ahmad Safei, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar. Ketua Komisi I DPRD Kolaka Mustajab juga turut hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut.
Dukungan Anggaran Infrastruktur
Alokasi Rp 3 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton dan perbaikan saluran air atau drainase. Pekerjaan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi.
Cakupan pembangunan meliputi kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Toari dan Kecamatan Watubangga. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan legislatif membuka akses anggaran untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah tersebut.
Ahmad Safei mengatakan Kabupaten Kolaka sebelumnya belum masuk dalam daftar kawasan transmigrasi yang memperoleh program spesifik dari Kementrans. Menurut dia, pembahasan dan upaya bersama kemudian membuka ruang bagi Kolaka untuk masuk dalam program prioritas pada 2026.
“Memang selama ini Kabupaten Kolaka belum masuk dalam daftar kawasan transmigrasi yang mendapat program spesifik di Kementerian Transmigrasi,” kata Safei. Ia menyatakan pembangunan infrastruktur di Anawua diarahkan untuk menunjang perekonomian masyarakat.
“Kami pastikan infrastruktur Anawua akan terbangun dengan baik demi menunjang perekonomian masyarakat,” ungkap Safei. Masuknya Kolaka dalam cakupan program prioritas Kementrans pada 2026 disebut menjadi peluang baru bagi pengembangan kawasan transmigrasi setempat.
Kepastian Hukum Tanah Warga
Selain pembangunan fisik, penyerahan 40 SHM menjadi bagian dari upaya negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah para transmigran. Sertifikat tersebut diharapkan dapat memperkuat status kepemilikan lahan warga di Kawasan Transmigrasi Anawua.
Warga diminta memandang sertifikat tanah sebagai aset strategis untuk masa depan, bukan sekadar komoditas jual-beli. Ahmad Safei, yang pernah menjabat Bupati Kolaka selama dua periode, meminta penerima sertifikat memanfaatkannya secara produktif.
“Jadikan jaminan atau modal usaha yang produktif agar roda perekonomian keluarga terus berputar dan meningkat,” pesannya kepada para transmigran. Pesan itu menekankan pemanfaatan legalitas tanah sebagai penopang kegiatan usaha keluarga.
Harapan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Kolaka menyambut baik kolaborasi antara Kementrans dan DPR RI dalam program tersebut. Sekda Kolaka Akbar menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan bagi kawasan transmigrasi di daerah itu.
Pemkab Kolaka menilai kepastian legalitas lahan dan perbaikan jalan dapat memberi efek domino atau multiplier effect bagi kesejahteraan warga dalam jangka panjang. Akses jalan yang lebih baik dan saluran air yang diperbaiki diharapkan menunjang kebutuhan masyarakat kawasan.
Kementrans akan terus memantau pelaksanaan program fisik maupun nonfisik di Kawasan Transmigrasi Anawua. Pemantauan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana strategis pembangunan nasional.
Pengembangan Anawua diarahkan agar kawasan transmigrasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal warga. Kawasan itu diharapkan berkembang menjadi sentra ekonomi baru yang mandiri dan berdaya saing di Sulawesi Tenggara.
