DPR RI mewacanakan pengaturan jalur cepat atau fast track dalam pembentukan undang-undang melalui revisi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Wacana ini muncul ketika praktik pembahasan undang-undang secara singkat telah berulang kali terjadi di parlemen.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mempertanyakan alasan di balik kebutuhan mekanisme baru tersebut. Ia menilai DPR perlu lebih dulu memastikan prosedur legislasi yang sudah berlaku dipatuhi secara konsisten.
Menurut Lucius, sejumlah undang-undang telah disahkan dalam durasi pembahasan yang relatif singkat. Di antaranya UU Satu Data Indonesia yang disahkan pada 6 Oktober 2026 setelah pembahasan Panitia Kerja berlangsung maraton.
Contoh lain yang disebut meliputi UU Daerah Khusus Jakarta, UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, UU TNI, dan UU Polri. Kondisi tersebut menunjukkan pembahasan cepat telah menjadi bagian dari praktik legislasi di DPR.
Aturan Yang Ada Dinilai Belum Dipatuhi
Lucius menyebut mekanisme yang berlaku sebenarnya telah membuka ruang pembahasan cepat untuk keadaan tertentu, termasuk urusan perjanjian internasional. Ia memahami pembahasan singkat dapat dilakukan untuk perubahan terbatas atau ratifikasi karena substansi rancangan undang-undangnya telah tersedia.
Namun, ia menyoroti pelaksanaan pembentukan undang-undang yang dinilai tidak selalu berpegang pada ketentuan yang ada. Tahapan seperti partisipasi publik, keterbukaan naskah rancangan undang-undang, dan aspek prosedural lain disebut tidak selalu dijalankan secara ketat.
“Jadi rasanya percuma mekanisme baru seperti fast track, jika akhirnya DPR tidak menganggap penting untuk mematuhinya. Ketimbang menambah sesuatu yang baru, kenapa tidak berupaya mencari cara bagaimana memastikan mekanisme yang sudah ada selama ini benar-benar dipatuhi?” tegasnya.
Aturan mengenai prosedur cepat direncanakan dimuat dalam RUU Pembentukan Undang-Undang. Lucius menilai pembentukan aturan baru tidak akan menyelesaikan masalah apabila kepatuhan terhadap tata cara legislasi tetap lemah.
Manajemen Waktu Dan Risiko Partisipasi Publik
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpandangan bahwa jalur fast track tidak diperlukan jika DPR RI mampu mengelola waktu dengan baik. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada perencanaan pembahasan RUU yang belum optimal.
Ia mencontohkan pembahasan RUU Pemilu yang masih bergulir meski sebagian anggota DPR telah lama meminta agar pembahasannya disegerakan. Situasi itu kemudian berimplikasi pada mundurnya pembentukan Panitia Seleksi calon anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum.
“Saya melihatnya, problemnya di DPR selama ini manajemen waktunya buruk. Akibatnya mereka tidak mempunyai perencanaan yang baik untuk pembahasan RUU. Akhirnya mencari jalan pintas dengan mempercepat pembahasan,” kata Jamiluddin Ritonga.
Jamiluddin mengingatkan bahwa percepatan pembahasan berisiko mengurangi ruang pelibatan pemangku kepentingan dan akademisi. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Menurut dia, DPR seharusnya memiliki kepekaan untuk menentukan produk hukum yang perlu diprioritaskan. Perencanaan yang teliti juga dinilai dapat mencegah pembahasan RUU dilakukan terburu-buru menjelang tenggat waktu.
Jamiluddin menilai undang-undang yang dibahas cepat berpotensi kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Jika produk legislasi kemudian harus diperbaiki, proses tersebut juga dapat menimbulkan pemborosan anggaran.
“Ujung-ujungnya RUU dibuat sebanyak-banyaknya, tapi sebanyak itu juga akhirnya dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Ini kan pekerjaan yang sia-sia,” bebernya.
Batas Waktu Prosedur Cepat
Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menyatakan mekanisme fast track tidak menghapus tahapan pembentukan undang-undang. Prosedur biasa maupun cepat tetap mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Perbedaan utama terdapat pada batas waktu penyelesaian setiap proses. Dalam prosedur cepat, pembahasan dibatasi paling lama satu kali masa sidang dan tidak dapat diperpanjang.
Prosedur biasa dapat berlangsung hingga tiga kali masa sidang serta memungkinkan perpanjangan. Penerbitan surat presiden dan pembentukan tim melalui jalur cepat juga ditargetkan paling lama 30 hari, sedangkan prosedur biasa dapat memakan waktu hingga 60 hari.
Bayu menjelaskan prosedur cepat dirancang untuk enam kategori, termasuk ratifikasi perjanjian internasional yang mendesak dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu. Mekanisme itu juga dapat digunakan untuk perubahan terbatas, perbaikan kesalahan teknik penulisan, perubahan lampiran undang-undang, serta keadaan tertentu yang dinilai mendesak.
Untuk kategori keadaan tertentu, penggunaan jalur cepat harus mendapatkan persetujuan alat kelengkapan DPR di bidang legislasi bersama menteri atau kepala lembaga terkait. “Jadi huruf f itu di luar a sampai e tentu perlu persetujuan dari badan legislasi mengenai fast-track legislation ini,” tandasnya.
