Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap memeriksa dokumen bakal calon wakil presiden secara rinci. Langkah itu disebut penting untuk mencegah munculnya polemik serupa dengan kasus yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran berhenti dari posisinya. Peristiwa itu terjadi di tengah isu pemakzulan di DPR serta putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan ijazah.
Yusril menilai kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon wakil presiden perlu diteliti sejak awal. Pemeriksaan itu dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga proses pengisian jabatan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wapres, Pak Gibran. Supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2026).
Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres
Menurut Yusril, proses penggantian wakil presiden dimulai melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga tersebut terlebih dahulu perlu menggelar rapat untuk memutuskan dan menyatakan secara resmi adanya kekosongan posisi wakil presiden.
Setelah keputusan itu disampaikan kepada pihak eksekutif, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Dua nama tersebut kemudian diajukan untuk dipilih sebagai wakil presiden pengganti.
Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pengusung pada Pilpres 2024 dalam menentukan kandidat. Namun, Yusril menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan dua calon tetap berada pada presiden.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” tutur Yusril.
Penjelasan tersebut menempatkan presiden sebagai pihak yang menentukan nama kandidat sebelum proses pemilihan berlangsung di MPR. Konsultasi politik dapat dilakukan, tetapi keputusan pengajuan calon tidak beralih kepada pihak lain.
Pemerintahan Tetap Berjalan
Yusril juga memastikan kekosongan jabatan wakil presiden tidak akan diisi sementara oleh pejabat lain. Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri selama proses pengisian jabatan belum selesai.
Menurut dia, kondisi tersebut juga tidak menghalangi presiden menjalankan tugas ketika berada di luar negeri. Wakil presiden pada dasarnya membantu pelaksanaan tugas-tugas presiden dalam pemerintahan.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wapres, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wapres itu membantu tugas-tugas presiden,” ujar Yusril.
Tidak Berspekulasi Soal Kandidat
Di tengah pembahasan mengenai calon pengganti, Yusril tidak bersedia menanggapi namanya yang disebut dalam bursa bakal calon wakil presiden. Ia menilai nama-nama yang beredar masih menjadi pembicaraan di masyarakat.
“Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Yusril saat merespons pertanyaan mengenai namanya. Ia meminta publik memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo dalam memilih pendamping untuk sisa masa jabatan.
Yusril kembali menekankan bahwa dua nama calon pengganti Gibran akan ditentukan oleh presiden sebelum diajukan ke MPR. Setelah itu, MPR menjalankan proses pemilihan untuk menetapkan wakil presiden yang baru.
