Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden baru setelah terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan itu menjadi dasar proses pengisian posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka setelah surat pengunduran dirinya diserahkan kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pimpinan lembaga akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan. Tahap berikutnya adalah rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah lanjutan.
Pengisian jabatan wakil presiden di tengah masa pemerintahan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menetapkan bahwa MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat pemberitahuan dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon. Kedua nama itu kemudian diproses oleh MPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih.
Tahapan Awal Di MPR
Rapat gabungan MPR harus menetapkan jadwal sidang paling lambat 3 x 24 jam sejak jabatan wakil presiden kosong. Pada waktu yang sama, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada presiden untuk mengajukan dua calon beserta dokumen persyaratannya.
Pengajuan dua nama calon dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR.
Setelah menerima usulan presiden, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon. Pemeriksaan tersebut berlangsung paling lama tujuh hari.
Jumlah anggota tim verifikasi paling banyak 5 persen dari total anggota MPR. Komposisinya harus proporsional dengan melibatkan unsur fraksi serta kelompok DPD.
Proses Pemilihan Dalam Sidang Paripurna
- Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR.
- MPR memverifikasi dokumen dan persyaratan dari masing-masing calon.
- Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan dalam sidang paripurna.
- Anggota MPR melakukan pemungutan suara untuk memilih satu calon.
- Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota MPR ditambah satu orang. MPR terdiri dari 732 anggota, yakni 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD hasil Pemilu 2024.
Kedua calon akan menyampaikan pernyataan kesiapan sebelum pemungutan suara dimulai. Calon yang memperoleh suara terbanyak kemudian ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Jika perolehan suara kedua calon sama, MPR akan mengulang pemungutan suara sebanyak satu kali. Apabila hasil pengulangan tetap imbang, presiden berwenang menentukan satu dari dua calon tersebut.
Bukan Otomatis Dari Peserta Pilpres Sebelumnya
Jabatan wakil presiden yang kosong tidak otomatis diberikan kepada calon wakil presiden yang kalah dalam pemilihan presiden sebelumnya. Pengisian jabatan di tengah masa pemerintahan memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dari pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 mengatur presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan. Namun, ketika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 memberi presiden kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR.
Dasar pemikiran mekanisme itu berkaitan dengan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan dalam sistem pemerintahan. Presiden diberi ruang menentukan sosok pendamping agar kerja pemerintahan dapat berjalan selaras.
Pemilihan melalui MPR juga ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan tanpa menggelar pemilihan umum kembali. Dengan cara tersebut, proses penggantian dapat ditempuh lebih cepat dan hemat.
Setelah pemungutan suara selesai, wakil presiden baru ditetapkan melalui ketetapan MPR. Wakil presiden terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan sidang.
Seluruh rangkaian, mulai dari pemberitahuan kekosongan jabatan hingga pelantikan, harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Batas waktu itu menempatkan MPR dan presiden pada tahapan prosedural yang saling berkaitan dalam memilih pengganti Gibran.
