Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali berembus setelah peringatan HUT ke-81 RI. Namun, Istana Kepresidenan menegaskan belum ada rencana reshuffle kabinet hingga saat ini.
Pemerintah justru menempatkan pengisian posisi wakil menteri yang masih kosong sebagai prioritas apabila ada penyesuaian susunan kabinet. Sejumlah nama menteri dan calon pejabat baru sebelumnya sempat disebut-sebut akan masuk ke jajaran eksekutif.
Istana belum menyiapkan reshuffle
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penjelasan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (7/8/2026). Menurutnya, pertanyaan mengenai reshuffle memang terus muncul dari waktu ke waktu.
“Ini memang setiap… ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia menyatakan perubahan komposisi kabinet hanya dapat dilakukan bila terdapat kebutuhan untuk mengisi jabatan yang belum memiliki pejabat definitif. Karena itu, arah penyesuaian yang mungkin dilakukan tidak serta-merta berarti pergantian besar di jajaran menteri.
“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” kata Prasetyo Hadi.
Posisi yang disebut masih kosong berada pada level wakil menteri di dua kementerian. Prasetyo Hadi merinci jabatan tersebut sebagai berikut.
| Jabatan | Status yang Disampaikan Istana |
|---|---|
| Wakil Menteri Pertanian | Belum terisi pejabat definitif |
| Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan | Belum terisi pejabat definitif |
“Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle,” ujar Prasetyo Hadi.
Surpres Kapolri dan Gubernur BI juga belum ada
Selain isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg turut menanggapi rumor tentang Surat Presiden untuk pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut akan dikirim ke DPR. Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat itu belum ada Surpres mengenai pergantian Kapolri.
Ia juga menyampaikan belum ada Surat Presiden terkait pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia kepada DPR. Proses mengenai jabatan tersebut, menurut Prasetyo Hadi, masih berjalan.
“Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri. Yang kedua, kalau pertanyaannya berkaitan dengan Surpres pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia, sampai hari ini juga belum ada Surpres dari Bapak Presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut, karena masih sedang proses,” kata Prasetyo Hadi.
MPR sebut keputusan ada di tangan presiden
Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyatakan belum mendengar adanya rencana perubahan susunan pembantu presiden. Saat berada di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/8/2026), ia menyebut persoalan itu sepenuhnya berada dalam ranah eksekutif.
“Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya,” kata Ahmad Muzani.
Menurut Ahmad Muzani, keputusan mengenai ada atau tidaknya reshuffle, termasuk siapa yang akan diganti, merupakan hak prerogatif presiden. Pernyataan itu menegaskan bahwa MPR tidak berada dalam posisi menentukan komposisi Kabinet Merah Putih.
“Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Ahmad Muzani.
