Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung terkait dokumen tersebut.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan surat keterangan atau Suket itu telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026. Langkah tersebut juga berdampak pada gugatan yang sebelumnya diajukan terhadap dokumen itu di PTUN.
“Menindaklanjuti Putusan MA (Mahkamah Agung), Kemendikdasmen sudah mencabut Suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini,” kata Atip kepada wartawan. Ia menyampaikan keterangan itu pada hari yang sama.
Gugatan Dinyatakan Gugur
Menurut Atip, PTUN menyatakan gugatan penggugat terhadap Suket pendidikan Gibran gugur. Putusan itu diambil karena objek yang dipersoalkan dalam gugatan telah dicabut oleh Kemendikdasmen.
“Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Punggugat dinyatakan gugur (karena objek gugatan yaitu Suket sudah dicabut),” jelasnya. Atip menambahkan bahwa dengan putusan tersebut, persoalan mengenai keabsahan Suket dinyatakan selesai dan tidak ada lagi langkah maupun upaya hukum yang dapat ditempuh.
Suket yang dicabut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan tersebut berjudul tentang pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen keputusan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.
Dasar Putusan Pencabutan
Dalam bagian pertimbangan, keputusan itu menyebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Putusan MA itu juga mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat untuk mencabut surat keterangan dimaksud. Kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan tersebut turut dicantumkan dalam pertimbangan keputusan pencabutan.
Dokumen itu merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut disebut sebagai dasar bahwa tergugat atau termohon kasasi harus menjalankan amar putusan Mahkamah Agung.
Selain itu, keputusan pencabutan juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pertimbangan itu mengaitkan penetapan keputusan dengan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peradilan tata usaha negara.
Regulasi lain yang disebut dalam keputusan adalah Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kemendikdasmen. Peraturan tersebut disebut telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026.
Dokumen Diserahkan ke PTUN
Kompas.com memperoleh dokumen pencabutan tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis, 12 November 2026. Dokumen itu memuat pertimbangan, dasar hukum, serta penetapan pencabutan Suket.
Dengan dicabutnya surat keterangan tersebut, objek yang menjadi dasar gugatan di PTUN tidak lagi berlaku. Atip menyatakan putusan PTUN yang menggugurkan gugatan itu menandai berakhirnya persoalan hukum terkait keabsahan Suket pendidikan Gibran.
