Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA SMA 2026 mencatat 308 pelanggaran yang melibatkan peserta maupun petugas penyelenggara. Temuan tersebut mencakup pelanggaran ringan, sedang, hingga berat selama ujian jenjang SMA sederajat berlangsung.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rahmawati, menyatakan data itu masih mencakup seluruh jenis pelanggaran. Rincian jumlah pelanggaran oleh siswa dan pengawas belum dapat dipublikasikan karena menunggu arahan Inspektorat Jenderal dan kepala BKPDM.
Jenis Pelanggaran dan Tindak Lanjut
Beberapa bentuk Pelanggaran TKA yang ditemukan meliputi tindakan melakukan siaran langsung serta mengunggah foto atau video berisi layar ujian. Rahmawati menyebut pelanggaran berat paling banyak dilakukan oleh siswa.
Sejumlah sekolah telah menerima teguran terkait pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya. Namun, terdapat pula sekolah yang telah menindaklanjuti teguran dari pemerintah.
Penanganan dugaan pelanggaran dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Aturan tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Pedoman itu membagi pelanggaran ke dalam tiga tingkat, yakni ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran serta pihak yang terbukti melakukannya.
Bagi peserta, pelanggaran ringan dapat ditangani melalui peringatan lisan dari pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dikeluarkan dari ruang ujian. Setelah investigasi penyelenggara tingkat pusat, peserta juga dapat memperoleh nilai nol pada mata pelajaran terkait.
Ketentuan sanksi juga berlaku bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Pelanggaran ringan dapat berujung pada peringatan lisan, pelanggaran sedang dikenai surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat berakibat pemberhentian dari penugasan.
Sekolah yang melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan berhenti menjadi pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.
Pendalaman Dugaan Pelanggaran
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengatakan pihaknya telah mengantongi beberapa nama yang diduga terkait laporan pelanggaran. Nama-nama tersebut masih menjalani proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang tersedia.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal.
Ia menegaskan proses penanganan harus berlandaskan fakta, bukan asumsi. Jika pelanggaran terbukti, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendalaman tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan asesmen. Proses ini juga diperlukan untuk membedakan dugaan awal dengan pelanggaran yang telah didukung bukti pemeriksaan.
Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa meminta pengawas lebih peka terhadap indikasi kecurangan selama pelaksanaan ujian. Menurutnya, pengawas ruang, termasuk guru dari sekolah lain yang mendapat penugasan, perlu bergerak cepat ketika melihat gejala pelanggaran.
“Semestinya pengawas di kelas dapat lebih peka dan bergerak cepat jika melihat gejala-gejala kecurangan. Ketidakpedulian pengawas pada gilirannya berkontribusi dalam merusak mental dan karakter siswa,” kata Ledia.
Ledia menilai penanganan dugaan kecurangan tidak boleh berhenti pada identifikasi kejadian. Pemeriksaan perlu dilanjutkan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran sekaligus menetapkan langkah tindak lanjut yang tepat.
Ia juga menyatakan hasil ujian semestinya dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran, terutama yang terindikasi direncanakan. Pengawas yang terbukti lalai atau terlibat juga perlu dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Menurut Ledia, dugaan kecurangan dapat menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam pembelajaran dan penanaman nilai kejujuran. Karena itu, pelaksanaan TKA SMA 2026 dapat menjadi bahan evaluasi terhadap lingkungan belajar, peran guru, dan kepemimpinan kepala sekolah.
“Karenanya, TKA juga dapat menjadi alat evaluasi bagaimana pembelajaran dan lingkungan belajar berlangsung. Berarti juga mengevaluasi guru dan kepala sekolah,” jelasnya.
