Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa meminta pengawas Tes Kemampuan Akademik atau TKA jenjang SMA sederajat 2026 lebih peka terhadap setiap indikasi kecurangan. Pengawas ruang, termasuk guru dari sekolah lain yang mendapat penugasan, dinilai memegang peran penting dalam menjaga integritas pelaksanaan ujian.
Ledia menekankan pengawas perlu bertindak cepat ketika menemukan gejala pelanggaran di ruang ujian. Ketidakpedulian pengawas, menurut dia, dapat berdampak pada pembentukan mental dan karakter peserta didik.
“Semestinya pengawas di kelas dapat lebih peka dan bergerak cepat jika melihat gejala-gejala kecurangan. Ketidakpedulian pengawas pada gilirannya berkontribusi dalam merusak mental dan karakter siswa,” kata Ledia, dikutip dari laman resmi DPR RI.
Ia menilai dugaan kecurangan tidak cukup ditangani dengan sekadar menemukan peristiwa yang mencurigakan. Penyelenggara perlu melakukan pemeriksaan agar dapat memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta menentukan tindak lanjut yang sesuai.
Pengawasan dan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Ledia meminta setiap dugaan pelanggaran dalam TKA diselidiki secara saksama, terutama bila terdapat indikasi tindakan tersebut dilakukan secara terencana. Apabila pelanggaran terbukti, hasil ujian dapat dibatalkan dan pengawas yang terlibat juga perlu dikenai sanksi.
“Kecurangan yang terjadi mesti diselidiki secara saksama. Jika terindikasi pelanggaran, apalagi terencana, semestinya hasilnya bisa dibatalkan. Pengawas juga perlu diberi sanksi,” ujarnya.
Menurut Ledia, persoalan kecurangan perlu dipandang sebagai perhatian serius dalam dunia pendidikan. Kejadian semacam itu dapat menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran, khususnya terkait penanaman nilai kejujuran kepada siswa.
Ia menyatakan evaluasi merupakan bagian yang biasa dan wajar dalam pendidikan. Karena itu, tidak semestinya ada manipulasi dalam asesmen, kecuali terdapat penyimpangan dalam proses pembelajaran yang membuat siswa lebih percaya pada hasil instan daripada proses.
Ledia juga menilai TKA dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah. Evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan peserta didik, tetapi juga mencakup peran guru serta kepala sekolah.
“Karenanya, TKA juga dapat menjadi alat evaluasi bagaimana pembelajaran dan lingkungan belajar berlangsung. Berarti juga mengevaluasi guru dan kepala sekolah,” jelasnya.
Penanganan Mengacu Pada Ketentuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan telah mengantongi beberapa nama yang diduga terkait laporan pelanggaran TKA SMA sederajat 2026. Informasi tersebut masih didalami untuk memastikan keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dan bukti yang tersedia.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengatakan proses pendalaman dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan secara akuntabel. Langkah itu, menurutnya, harus didasarkan pada fakta dan bukan asumsi.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal.
Ia menambahkan, tindakan terhadap pelanggaran akan dijalankan sesuai ketentuan apabila bukti telah diperoleh. Penanganan dugaan pelanggaran TKA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026.
Pedoman tersebut membagi pelanggaran ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Bentuk penanganannya juga dibedakan berdasarkan jenis pelanggaran dan pihak yang melakukannya.
Bagi peserta TKA, pelanggaran ringan dapat ditangani dengan peringatan lisan dari pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
Pelanggaran berat bagi peserta dapat berakibat pada pengeluaran dari ruang ujian dan pemberian nilai nol pada mata pelajaran terkait. Tindakan tersebut dilakukan setelah penyelenggara tingkat pusat menjalankan investigasi.
Bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi, pelanggaran ringan dapat dikenai peringatan lisan. Pelanggaran sedang dapat berujung pada surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat dikenai pemberhentian dari penugasan terkait.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan tidak menjadi pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.
