Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat pelanggaran berat dalam Tes Kemampuan Akademik atau TKA jenjang SMA sederajat 2026 paling banyak dilakukan oleh siswa. Temuan itu disampaikan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, saat menjelaskan hasil pemantauan pelaksanaan tes.
Rahmawati menyatakan terdapat 308 pelanggaran yang tercatat selama TKA SMA sederajat 2026. Jumlah tersebut mencakup pelanggaran tingkat ringan, sedang, hingga berat yang melibatkan peserta maupun petugas pelaksanaan tes.
“(Pelanggaran berat paling banyak dilakukan) oleh siswa,” kata Rahmawati kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan peserta, tetapi juga dapat melibatkan pengawas atau proktor.
Sejumlah bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain melakukan siaran langsung serta mengunggah foto atau video yang memuat layar TKA. Tindakan tersebut menjadi bagian dari temuan yang ditangani oleh penyelenggara.
Rahmawati mengatakan beberapa sekolah menerima teguran yang berkaitan dengan pelanggaran siswa. “Sekolah yang mendapat teguran sebagian karena pelanggaran siswanya,” ujarnya.
Meski mendapat teguran, sejumlah sekolah disebut telah memberikan tindak lanjut atas pelanggaran yang disampaikan pemerintah. Namun, Kemendikdasmen belum merinci jumlah pasti pelanggaran yang dilakukan siswa maupun pengawas dari total 308 kasus tersebut.
Menurut Rahmawati, publikasi rincian pelanggaran masih menunggu arahan Inspektorat Jenderal serta kepala BKPDM. Data terperinci mengenai pihak yang terlibat belum disampaikan kepada publik.
Kemendikdasmen sebelumnya telah mengantongi nama-nama pihak yang diduga terkait dengan pelanggaran TKA SMA sederajat 2026. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengatakan identitas tersebut masih dalam tahap pendalaman dan pemeriksaan.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Faisal menegaskan proses penanganan dilakukan untuk memastikan langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. “Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut dia.
Penanganan dugaan pelanggaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Ketentuan itu juga merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Pedoman tersebut membagi pelanggaran menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Bentuk penanganannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran serta pihak yang melakukan tindakan tersebut.
Bagi peserta TKA, pelanggaran ringan dapat ditangani melalui peringatan lisan dari pengawas ruang. Pelanggaran sedang dapat berujung pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan.
Peserta yang melakukan pelanggaran berat dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan memperoleh nilai nol pada mata pelajaran terkait. Tindakan itu diberikan setelah penyelenggara tingkat pusat melakukan investigasi.
Bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi, pelanggaran ringan dapat dikenai peringatan lisan. Pelanggaran sedang dapat berujung pada surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat dikenai pemberhentian dari penugasan terkait.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan dihentikan sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.
