Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait pelanggaran Tes Kemampuan Akademik atau TKA jenjang SMA sederajat 2026. Nama-nama tersebut masih menjalani proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang tersedia.
Penanganan dugaan pelanggaran ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan TKA yang berlaku. Sanksi dapat berbeda bagi peserta, petugas penyelenggara, hingga sekolah sesuai tingkat pelanggarannya.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyatakan pengumpulan informasi dilakukan untuk memastikan proses penanganan berlangsung akuntabel. Pendalaman juga ditujukan agar keputusan tidak diambil hanya berdasarkan dugaan.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada,” kata Faisal dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
“Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut dia.
Dasar Aturan Penanganan
Penanganan dugaan pelanggaran TKA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Acuan lainnya ialah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Pedoman tersebut membagi pelanggaran ke dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Bentuk penanganan ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran serta pihak yang melakukan pelanggaran.
Bagi peserta TKA, pelanggaran ringan dapat ditangani melalui peringatan lisan dari pengawas ruang. Tindakan ini berlaku sebagai respons terhadap pelanggaran pada kategori paling rendah.
Pelanggaran sedang yang dilakukan peserta dapat berakibat pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, sanksi tidak selalu berlaku untuk seluruh mata pelajaran yang diikuti peserta.
Untuk pelanggaran berat, peserta dapat dikeluarkan dari ruang ujian. Peserta juga dapat diberikan nilai nol pada mata pelajaran terkait setelah penyelenggara tingkat pusat melakukan investigasi.
Sanksi bagi Petugas dan Sekolah
Ketentuan sanksi juga berlaku bagi penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Mereka termasuk pihak yang terlibat dalam rangkaian penyelenggaraan TKA.
Pelanggaran ringan oleh petugas dapat dikenai peringatan lisan. Jika pelanggaran masuk kategori sedang, sanksi yang dapat diberikan berupa surat peringatan.
Pelanggaran berat bagi pihak yang bertugas dalam penyelenggaraan dapat berujung pada pemberhentian dari penugasan terkait. Ketentuan itu membedakan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan.
Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran sedang dapat dikenai pembatalan pelaksanaan tes. Sementara untuk pelanggaran berat, sekolah dapat direkomendasikan berhenti sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali penyelenggaraan berturut-turut.
Koordinasi Keamanan Sistem
Dalam proses pendalaman, Kemendikdasmen turut berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Koordinasi itu dilakukan untuk menelaah aspek keamanan sistem dan integritas data sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pendalaman terhadap nama-nama terduga pelanggar masih berfokus pada pemeriksaan keterkaitan dan bukti yang ada. Kemendikdasmen menyatakan penanganan akan dilakukan berdasarkan fakta apabila pelanggaran terbukti.
