Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan dalam penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut membatalkan putusan judex factie dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Amar putusan itu tercantum dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Majelis diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Dalam putusannya, MA menguraikan lima pertimbangan utama sebelum menyatakan surat keterangan terkait penyetaraan pendidikan tersebut batal. Salah satu poin yang dijelaskan berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam mengoreksi pelanggaran administrasi.
MA menilai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki batasan pada subjek, objek, dan tenggang waktu. Keterbatasan tersebut, menurut MA, tidak serta-merta menghapus kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menangani persoalan administrasi yang diketahui setelah batas waktu itu berakhir.
Pertimbangan itu menempatkan peradilan tata usaha negara sebagai jalur untuk menghentikan akibat dari pelanggaran administrasi. MA menegaskan kewenangan tersebut tetap dapat digunakan ketika penyelesaian sengketa pemilu tidak lagi dapat menjangkau perkara karena pembatasan proseduralnya.
Dalam pertimbangannya, MA menulis, “Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.” Pernyataan itu menjadi dasar penting dalam penilaian terhadap surat keterangan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Kewenangan korektif merujuk pada fungsi pengadilan untuk menilai dan membetulkan tindakan administrasi yang dinilai bermasalah. Sementara itu, fungsi remedial berkaitan dengan upaya menghentikan dampak yang timbul dari pelanggaran administrasi.
MA juga memandang pelanggaran administrasi semacam itu dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam pertimbangannya, pelanggaran tersebut dinilai berpotensi membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Risiko itu dikaitkan dengan hak masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi. Karena itu, pemeriksaan atas tindakan administrasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan prosedural, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap proses demokrasi.
Petikan amar putusan menyatakan, “Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.” Amar tersebut menunjukkan bahwa MA tidak mempertahankan putusan sebelumnya pada tingkat judex factie.
Dengan mengadili sendiri perkara itu, MA mengambil alih penilaian atas pokok sengketa setelah mengabulkan kasasi. Hasil akhirnya adalah pengabulan gugatan yang diajukan Subhan Palal secara keseluruhan.
Perkara ini berfokus pada keabsahan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Surat keterangan tersebut kemudian dinyatakan batal berdasarkan putusan kasasi MA.
Lima pertimbangan yang disebut dalam putusan menjadi landasan bagi pembatalan surat itu. Salah satu pertimbangan yang diuraikan menegaskan ruang koreksi peradilan tata usaha negara terhadap pelanggaran administrasi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses pemilu.
Putusan tersebut juga menekankan bahwa berakhirnya tenggang waktu dalam mekanisme sengketa pemilu tidak menutup seluruh kemungkinan pemeriksaan atas persoalan administrasi. PTUN tetap dipandang memiliki peran untuk menghentikan akibat dari pelanggaran administrasi sesuai kewenangannya.
Dengan dasar itu, MA menghubungkan penegakan administrasi dengan perlindungan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar hukum pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
