PT Arfa Putra Soegama (APS) disebut telah mengelola instalasi pengolahan air atau WTP di Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, selama 11 tahun tanpa izin operasional. Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara DPRD Tangerang Selatan, warga, dan perwakilan perusahaan pada Kamis (12/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan, Rizki Jonis, mempertanyakan alasan perusahaan yang menyatakan proses perizinan masih berjalan. Menurut dia, waktu pengurusan selama 11 tahun tidak dapat dianggap wajar.
“Mereka pertama punya WTP tidak ada izin, alasannya sedang berproses. Saya bilang 11 tahun berproses enggak selesai kenapa? Enggak mungkin enggak selesai,” ujar Rizki.
Selain legalitas, DPRD juga menyoroti penyelesaian kompensasi bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan terkait krisis dan kualitas air. Rizki menyebut Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menginstruksikan agar ganti rugi diselesaikan dalam tiga hari.
Menurut Rizki, pembayaran biaya pengobatan warga masih belum tuntas saat rapat berlangsung. Ia mengatakan perusahaan baru menyampaikan rencana pembayaran pada hari tersebut.
“Yang kedua, mereka seperti menghambat ganti rugi pengobatan warga yang sakit. Pak Wakil Wali Kota menginstruksikan tiga hari, tapi baru hari ini katanya mau dibayar,” tutur Rizki.
Larangan Membuat Sumur Dipersoalkan
Warga juga menuntut pembebasan biaya layanan air bersih, tetapi pengelola menyatakan perusahaan masih mengalami kerugian. Di sisi lain, warga disebut tidak diperbolehkan membuat sumur mandiri di lingkungan perumahan.
Rizki menilai kondisi itu dapat merugikan warga karena pilihan akses air menjadi terbatas. Ia meminta pengelola mengizinkan pembuatan sumur apabila layanan air tidak dapat dipenuhi secara layak.
“Terus kita menuntut mereka, kalau seperti itu, izinkan warga untuk menggali sumur air sendiri, jangan dimonopoli,” kata Rizki. DPRD Tangerang Selatan kini menyiapkan rekomendasi resmi agar tuntutan warga segera dipenuhi.
Rizki menegaskan PT APS harus menyelesaikan perizinan bila ingin tetap beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. “Makanya kita tuntut itu harus ada izin kalau mau terus operasi. Kalau enggak, lu cabut aja lu, gua bilang. Jangan usaha di Tangsel lagi lu,” ujarnya.
Penjelasan Pengelola WTP
Direktur Utama PT APS, Muslimin Bora, membenarkan izin pengelolaan WTP memang belum terbit meski fasilitas itu sudah beroperasi selama 11 tahun. Ia menyatakan izin telah beberapa kali diajukan, tetapi mengaku belum mengetahui rinci hambatannya karena baru bergabung dengan perusahaan.
Muslimin menyebut ada keterlibatan PT PITS atau Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dalam proses tersebut. “Kita sudah berusaha untuk mengurus izin selama ini,” ujarnya.
Pembahasan antara perusahaan dan warga dijadwalkan berlanjut pada 21 November. Dalam RDPU, perusahaan menyepakati penggantian biaya pengobatan pribadi serta pembebasan tagihan air selama satu bulan.
Muslimin mengatakan terdapat sekitar 30 warga yang mengajukan klaim biaya pengobatan. Perusahaan membuka pengajuan sampai tanggal 25 bulan itu dan menargetkan pencairan kompensasi dimulai Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan proses pembayaran sempat tertunda karena verifikasi laporan biaya warga, penandatanganan kontrak kerja sama dengan PT PITS, perbaikan instalasi, dan uji laboratorium. Menurut Muslimin, hasil uji laboratorium terakhir pada Selasa (10/11/2026) menunjukkan E. coli sudah tidak ditemukan.
Terkait penggunaan air, Muslimin menyatakan pasokan dari WTP diperuntukkan bagi mandi dan mencuci, bukan untuk diminum langsung. “Kalau untuk bersih-bersih, untuk mandi, mandi cuci pakaian boleh,” katanya.
Warga Menilai Komitmen Belum Dipenuhi
Warga Serpong Lagoon sebelumnya menyatakan akan menempuh jalur hukum karena sejumlah komitmen dalam mediasi 27 Oktober 2026 dinilai belum dipenuhi. Sembilan hari setelah pertemuan itu, warga mengaku belum menerima permintaan maaf tertulis, ganti rugi, maupun pembebasan tagihan air.
Perwakilan warga, Arnis, mengatakan tiga tuntutan tersebut belum direalisasikan. “Per hari ini tidak ada. Tiga tuntutan warga tidak dipenuhi semua. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” kata Arnis.
Dalam pertemuan mediasi, pengelola menjanjikan surat permintaan maaf tertulis yang memuat akar masalah pencemaran dan skema penyelesaian jangka panjang. Pengelolaan air juga ditargetkan beralih kepada Perseroda PITS pada Januari 2027, disertai janji jaminan kualitas air selama masa transisi.
