Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Putusan itu juga mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut.
Surat keterangan itu sebelumnya menyatakan riwayat pendidikan Gibran setara dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Polemik mengenai dokumen tersebut turut dibahas dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Agung
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan untuk seluruhnya. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan batal.
Mahkamah Agung juga menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan. Biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 400.000,00.
Surat keterangan yang dibatalkan itu diterbitkan setelah tim layanan menyiapkan konsep berdasarkan hasil penilaian dokumen pendidikan. Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden.
Penilaian Riwayat Pendidikan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto menjelaskan proses penilaian dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, penyetaraan pendidikan luar negeri bukan sekadar penilaian terhadap satu dokumen atau sertifikat.
“Penyetaraan pendidikan luar negeri pada dasarnya bukanlah proses membuat administrasi pemerintah untuk menilai dokumen dan hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan asing kemudian menentukan padanannya pada sistem pendidikan nasional,” kata Gogot. Ia menjelaskan bahwa kementerian menerbitkan hasil penilaian kesetaraan, sementara dokumen asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.
Dalam permohonan penyetaraan pada 2019, dokumen yang diperiksa mencakup hasil belajar dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia. Tim penilai menilai rangkaian itu sebagai satu kesatuan riwayat pendidikan yang menunjukkan kesinambungan hasil belajar.
Gogot menyatakan sertifikat O-Level tidak secara otomatis diposisikan sebagai ijazah SMA Indonesia. Sertifikat tersebut ditempatkan sebagai salah satu bagian dari rekam pendidikan pada jenjang menengah.
Penilaian dilakukan melalui dua lapis pemeriksaan, yakni administrasi dan substantif. Aspek administrasi mencakup urutan pendidikan, identitas, dokumen pendukung, rapor, sertifikat, serta transkrip.
Pada aspek substantif, tim membandingkan capaian belajar di luar negeri dengan kurikulum dan kompetensi sistem pendidikan nasional. Mata kuliah di UTS Insearch, seperti akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis dan etika, pemasaran, mikroekonomi, serta manajemen, disandingkan dengan struktur pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan.
Keterangan Atase Pendidikan
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran dalam arsip KBRI. Keterangan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam sidang.
“Mohon izin Yang Mulia, ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia,” kata Nur Aeni. Ia juga menerangkan bahwa Orchid Park Secondary School merupakan sekolah menengah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Singapura.
Gibran menempuh pendidikan dasar di SDN Mangkubumen Kidul 16 dan kemudian lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta pada 2002. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School hingga 2004 sebelum belajar di UTS Insearch di Australia.
Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati juga menyatakan tidak menemukan pengajuan permohonan atas nama Gibran dalam arsip mereka. “Majelis Hakim, berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hardcopy maupun softcopy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran,” jawab Yuli.
Yuli menjelaskan bahwa O-Level dapat menjadi jalur masuk ke program foundation, sedangkan lulusan SMA Indonesia dapat masuk melalui kelas 11 dengan persentase 60 persen. Ia juga menyebut UTS Insearch telah berubah menjadi UTS College dan terakreditasi sampai 2032.
Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan tidak ada bukti ijazah Gibran dari luar negeri yang setara SMA atau sederajat di Indonesia.
