Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA bernomor 742 K/TUN/2026 itu tercantum di situs resmi Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.”
Perkara penyetaraan pendidikan tersebut kembali memicu respons dari sejumlah partai politik setelah sebelumnya muncul putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Isu mengenai ijazah Gibran kemudian dinilai memiliki dampak hukum sekaligus politik.
Respons Golkar Atas Putusan MA
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya akan menelisik lebih jauh isi putusan tersebut. Anggota Komisi II DPR RI itu mengaku terkejut atas putusan MA yang terbit tidak sampai 3,5 minggu setelah putusan MK.
Doli menyoroti masih adanya pro dan kontra mengenai keberadaan ijazah sebelum putusan MA muncul. “Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya,” kata Doli seperti dikutip detikNews, Minggu (1/11/2026).
Menurut Doli, putusan itu menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah. Ia menilai persoalan tersebut telah bergerak melampaui pembahasan administratif dan memiliki implikasi terhadap persoalan politik negara.
Doli juga menyebut aspek hukum dalam kasus tersebut telah menuju final, sementara dampak politiknya berada pada level negara. Golkar, menurutnya, perlu memahami putusan itu secara lebih rinci sebelum menentukan sikap lanjutan.
PDIP dan Demokrat Menyampaikan Sikap
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai persoalan ini tidak lagi semata-mata bersifat administratif. Ia menyebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait isu tersebut melalui partai politik maupun mekanisme politik dan konstitusional lainnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan Jansen dengan merujuk pada putusan MA mengenai surat keterangan pendidikan SMA tersebut.
Jansen menilai putusan MA telah menegaskan bahwa surat keterangan pendidikan SMA Gibran tidak dapat disetarakan dengan surat kelulusan setingkat SMA di Indonesia. Atas dasar itu, ia menyebut terdapat dua pilihan terkait jabatan wakil presiden.
“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal dua: Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) c.q. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945,” ucap Jansen, dikutip detikNews, Minggu (1/11).
Pembahasan di DPR
Di DPR, isu mengenai Putusan MA disebut semakin mengerucut setelah Fraksi PKS dan PDIP berdiskusi untuk menentukan langkah berikutnya. Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah respons politik yang muncul dari sejumlah pihak atas status surat penyetaraan pendidikan itu.
Perkembangan perkara ini menempatkan putusan pengadilan sebagai titik utama dalam perdebatan publik mengenai Gibran Rakabuming Raka. Sikap partai politik serta pembahasan di DPR menjadi bagian dari dinamika yang mengikuti putusan tersebut.
