Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan itu dilakukan pada Kamis, 5 November 2026.
Status Slamet sebagai tersangka menambah jumlah pihak yang dijerat dalam perkara tersebut menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Penetapan Status Tersangka
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Slamet berstatus saksi dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyatakan penyidik mengambil keputusan itu setelah melakukan gelar perkara.
Menurut Suhermanto, hasil gelar perkara menyimpulkan Slamet telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Latar Belakang dan Pendidikan
Slamet Uliandi merupakan perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta pada 15 Juli 1971. Ia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1994.
Sepanjang kariernya, Slamet banyak menjalankan penugasan di lingkungan reserse. Ia juga berkecimpung dalam pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas kepolisian.
Riwayat Penugasan di Polri
Sejumlah jabatan strategis pernah diemban Slamet sebelum ia mendapat penugasan di Bareskrim Polri di luar struktur. Riwayat tersebut mencakup bidang reserse, operasional, tindak pidana siber, hingga teknologi informasi dan komunikasi.
- Pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri.
- Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri pada 2011.
- Kepala Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri pada 2019.
- Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 2020.
- Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri dari 26 Juli 2021 hingga 2 Oktober 2026.
- Penugasan di Bareskrim Polri di luar struktur sejak 2 Oktober 2026.
Pada 2021, Slamet ditarik oleh Listyo Sigit untuk mengisi jabatan Kepala Divisi TIK Polri. Saat itu, Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri dan Slamet menggantikan Irjen Pol Muktiono.
Posisi Kepala Divisi TIK Polri diemban Slamet hingga 2 Oktober 2026. Setelah itu, ia mendapat penugasan di Bareskrim Polri di luar struktur.
Keterlibatan dalam Perkara Ferdy Sambo
Nama Slamet pernah menjadi perhatian publik dalam penanganan perkara Ferdy Sambo pada 2022. Ia termasuk satu dari dua jenderal polisi yang menjemput Sambo ke Mako Brimob setelah pengakuan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E berubah.
Pengakuan Bharada E tersebut mengungkap keterlibatan Sambo dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Peristiwa itu kemudian menempatkan Slamet dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
Pada 2023, Slamet kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai dugaan pembelian perangkat lunak mata-mata Pegasus oleh Polri. Dalam isu tersebut, Slamet membantah Polri menggunakan perangkat lunak itu.
Sekitar satu bulan setelah penugasannya di Bareskrim Polri di luar struktur, Slamet ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kemudian mencatatnya sebagai tersangka keempat.
