Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi melalui kerja sama operasi atau KSO Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP. Pemeriksaan mencakup Sekretaris DPRD Kota Bekasi hingga aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Enam saksi tersebut memenuhi panggilan penyidik pada Senin (12/10) dan Selasa (13/10/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan perkara dugaan penyimpangan pengelolaan selama periode 2009-2024.
Pemeriksaan Enam Saksi
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan penyidik meminta keterangan para saksi terkait perkara tersebut. Menurutnya, proses pemeriksaan menjadi bagian dari upaya melengkapi kebutuhan penyidikan.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026). Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan dijalankan secara profesional, independen, dan akuntabel.
Institusi itu juga menegaskan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam penanganan perkara. Prinsip kehati-hatian disebut tetap diterapkan selama proses penyidikan berlangsung.
- MR, Sekretaris DPRD Kota Bekasi.
- AF, dari Sekretariat Kementerian Dalam Negeri.
- CMS, Sekretaris DPRD Kota Bekasi pada 2009.
- IAB, dari Foster Oil & Energy.
- FR, ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- AW, dari PT Migas Kota Bekasi (Perseroda).
Tiga saksi pertama diperiksa pada Senin (12/10), sedangkan tiga saksi lainnya dipanggil pada Selasa (13/10/2026). Keterangan mereka dikumpulkan dalam penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi.
Dugaan Pelanggaran Perizinan
Perkara ini berkaitan dengan kerja sama operasi PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP dalam pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut juga menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing.
Anang sebelumnya mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran mekanisme, aturan, dan perizinan dalam pelaksanaan kerja sama itu. Ia menyebut perusahaan yang terlibat baru dibentuk ketika kerja sama dijalankan.
"Nah, dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," ujar Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9).
Menurut Anang, persyaratan serta kebutuhan perizinan kepada DPR dan Kementerian ESDM juga disebut tidak dipenuhi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pengelolaan yang seharusnya menghasilkan keuntungan justru berujung pada defisit.
"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," imbuhnya.
Kerugian Diperkirakan Rp 2 Triliun
Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dampaknya disebut tidak hanya membebani perusahaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan kerugian di pihak Pertamina.
"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," kata Anang.
Kerugian tersebut disebut berpengaruh terhadap anggaran daerah dan Pertamina. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan KSO Migas Kota Bekasi tersebut.
