Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan transfer uang pribadi, remitansi, dan pembayaran menggunakan QRIS tidak otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Klarifikasi ini disampaikan menjelang perluasan pihak pemungut dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada 9 November 2026.
Pemerintah memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini belum tergarap maksimal.
DJP menyatakan perluasan itu bukan pemberlakuan jenis pajak baru. Mekanisme yang digunakan merupakan bagian dari SPP-TDLN yang telah berlaku sejak 25 September 2026.
Sistem tersebut dipakai untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi syarat sebagai objek pajak. Karena itu, transaksi yang melibatkan pihak luar negeri tidak serta-merta masuk dalam pemungutan PPN digital.
Transfer Dana Pribadi Tidak Otomatis Menjadi Objek PPN
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa transfer dana personal dan remitansi tidak menjadi sasaran otomatis SPP-TDLN. Pengiriman uang kepada keluarga maupun kiriman uang masyarakat tetap dibedakan dari transaksi pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri.
Inge mengatakan, “Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.”
Ia juga menekankan bahwa fungsi sistem tersebut bukan untuk mengenakan PPN atas aktivitas pengiriman dana antarindividu. “Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge.
Selain menentukan transaksi yang dapat dipungut, DJP menyiapkan mekanisme untuk mencegah pajak berganda. PPN yang telah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yang ditunjuk tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Menurut DJP, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Kebijakan itu juga diarahkan agar terdapat perlakuan setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.
QRIS Bukan Sasaran Khusus SPP-TDLN
Penggunaan QRIS untuk pembayaran di dalam negeri tidak diatur secara khusus sebagai objek pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. DJP menyampaikan penjelasan tersebut melalui unggahan akun Instagram resmi @ditjenpajakri pada Rabu, 4 November 2026.
Dalam penjelasan itu, DJP menerangkan bahwa SPP-TDLN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Sistem ini berfungsi mengidentifikasi dan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Dengan demikian, pembayaran QRIS saat membeli makanan di kafe atau berbelanja di pusat perbelanjaan tidak termasuk dalam skema tersebut. Metode pembayaran tidak menjadi penentu tunggal, karena yang dinilai adalah jenis dan asal barang atau jasa digital yang dimanfaatkan.
Transaksi digital lintas negara dapat masuk cakupan pemungutan apabila memenuhi ketentuan perpajakan. Contohnya mencakup pembelian konten gim digital atau langganan layanan streaming dari penyedia luar negeri.
Contoh Transaksi Digital yang Dapat Dikenai PPN
Secara umum, SPP-TDLN menyasar pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Pungutan hanya berlaku jika transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai aturan yang berlaku.
- Pembelian perangkat lunak dan aplikasi digital.
- Penggunaan layanan komputasi awan atau cloud computing.
- Langganan layanan streaming dan hiburan digital.
- Penggunaan layanan berbasis akal imitasi atau AI.
- Pembelian konten dan transaksi dalam permainan daring.
Daftar tersebut tidak berarti seluruh transaksi digital luar negeri langsung dikenai pajak. DJP tetap menegaskan bahwa transaksi yang PPN-nya telah dipungut melalui mekanisme PMSE tidak akan dipungut ulang melalui SPP-TDLN.
