Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengunggah aktivitasnya di media sosial di tengah isu mengenai rencana pengunduran dirinya. Unggahan tersebut menyoroti sejumlah agenda pendidikan, termasuk peningkatan mutu pembelajaran di Indonesia Timur.
Gibran sebelumnya tidak mengunggah aktivitas di akun Instagram sejak 30 Oktober 2026. Pada Selasa, 10 November 2026, ia kembali membagikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi, dan pengembangan pariwisata.
Unggahan pertama muncul sekitar pukul 19.15 WIB melalui reels di akun @gibran_rakabuming. Dalam tayangan itu, Gibran terlihat mengenakan kemeja batik saat menerima audiensi pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia atau RAPI di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas peningkatan kualitas pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Gibran menyatakan pembicaraan difokuskan pada upaya memperluas kolaborasi pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Penerapan Metode GASING
Gibran mendorong perluasan penerapan metode GASING, singkatan dari Gampang, Asyik dan Menyenangkan. Metode ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca dan berhitung bagi anak-anak.
“Terutama di daerah-daerah khusus agar mereka dapat menguasai kemampuan dasar membaca dan berhitung melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karate budaya dan potensi masyarakat setempat,” tulis Gibran. Penyesuaian metode pembelajaran itu dikaitkan dengan kondisi budaya serta potensi masyarakat di setiap daerah.
Agenda pendidikan lain yang dibagikan adalah pertemuan dengan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Pembahasan dalam pertemuan itu mencakup percepatan peningkatan literasi teknologi dan kecerdasan artifisial atau AI bagi generasi muda Maluku.
Menurut unggahan yang diposting sekitar pukul 19.40 WIB, peningkatan kapasitas teknologi dinilai penting agar generasi muda siap menghadapi perkembangan zaman. Gibran juga menyatakan dukungannya terhadap rencana kegiatan pemberdayaan pemuda yang melibatkan mahasiswa dan siswa SMA di Maluku.
Kegiatan tersebut direncanakan oleh Universitas Muhammadiyah Maluku bersama mitra di Provinsi Maluku. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi kemajuan teknologi.
“Kami pastikan, pemerintah akan terus mendorong generasi muda Maluku untuk tumbuh, belajar, dan siap bersaing di tengah perkembangan zaman,” tulis Gibran. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks dukungan pemerintah terhadap penguatan kapasitas pemuda di daerah.
Pesan untuk Lulusan Pariwisata
Gibran juga mengunggah kegiatannya saat menyampaikan pidato di hadapan 669 wisudawan Institut Pariwisata Trisakti Tahun Akademik 2025/2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi sektor pariwisata.
“Saya tekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi pariwisata, meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dan membuat keindahan Indonesia ditemukan dunia,” tuturnya dalam unggahan. Ia turut mendorong pengembangan pariwisata berkualitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan serta rantai pasok industri.
Penggunaan teknologi, menurut unggahan tersebut, dapat memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kreativitas Indonesia kepada dunia. Pemerintah juga disebut akan mendukung lahirnya generasi muda pariwisata yang kreatif, adaptif terhadap teknologi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Unggahan mengenai kegiatan pendidikan itu muncul ketika Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran tengah digulirkan di DPR terkait polemik ijazah. Hingga saat ini, tercatat 50 anggota DPR menandatangani usulan tersebut.
Gibran juga disebut telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan selama 2,5 jam. Mensesneg menyatakan Gibran sempat menyampaikan niat itu di tengah dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.
