Peningkatan aktivitas pada fase konstruksi membuat interaksi antara pekerja, kontraktor, dan masyarakat di sekitar wilayah PT Masmindo Dwi Area (MDA) semakin intens. Dalam situasi ini, perusahaan membekali personel keamanannya dengan pemahaman hak asasi manusia (HAM) agar pengamanan tetap berjalan secara profesional dan proporsional.
Pelatihan HAM tersebut digelar MDA bersama Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) di Luwu. Kegiatan yang dimulai pada 9 Agustus 2026 itu disusun dalam tiga angkatan untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat masyarakat dalam tugas pengamanan.
Pengamanan dan penghormatan terhadap HAM
Materi pelatihan menempatkan prinsip HAM sebagai bagian dari praktik pengamanan sehari-hari. Peserta mempelajari penerapan prinsip tersebut saat menghadapi situasi di lapangan, menangani konflik, serta berinteraksi dengan kelompok masyarakat.
Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi salah satu materi pembekalan. Fokus ini berkaitan dengan kebutuhan agar setiap tindakan pengamanan mempertimbangkan perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap setiap orang.
Menurut laporan Investor Daily, program ini menghadirkan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian. Wakil Rektor IV Unanda, Abdul Rahman Nur, juga terlibat dalam penyampaian materi kepada peserta.
Jajaran pimpinan perusahaan turut memantau pelaksanaan kegiatan secara daring. Komisaris Dhaniswara K. Harjono dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir termasuk di antara pimpinan yang mengikuti jalannya pelatihan.
Prinsip yang ditekankan dalam tugas lapangan
Trisakti Simorangkir menekankan bahwa kualitas pengamanan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons situasi. Cara personel berkomunikasi, mengambil tindakan, dan memperlakukan orang lain juga harus mencerminkan prinsip yang dijalankan perusahaan.
“Cara kita berkomunikasi, mengambil tindakan, menyelesaikan suatu situasi, dan memperlakukan setiap orang harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, profesionalisme, dan proporsionalitas. Prinsip ini harus tercermin dalam pekerjaan sehari-hari dan sejalan dengan nilai-nilai MATAPPA,” kata Trisakti Simorangkir, Direktur Utama MDA.
Pemahaman HAM diposisikan sebagai unsur yang berkaitan langsung dengan operasional pengamanan. Dengan demikian, personel diharapkan dapat menerapkan prinsip penghormatan hak dalam keputusan dan tindakan yang diambil di lapangan.
Saurlin P. Siagian memberikan pemaparan mengenai hubungan antara pemahaman HAM dan tugas pengamanan. Materi tersebut memperkuat perhatian terhadap cara penanganan situasi yang berpotensi melibatkan konflik.
Pencegahan konflik sejak awal
Abdul Rahman Nur menyoroti pentingnya memasukkan prinsip HAM sebelum konflik muncul. Ia menilai pendekatan tersebut perlu hadir sejak tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.
“HAM tidak boleh hanya dibicarakan setelah konflik terjadi. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan operasional perusahaan sejak awal,” ujar Abdul Rahman Nur, Wakil Rektor IV Unanda.
Pelatihan ini menjadi pembekalan strategis bagi personel keamanan MDA di tengah meningkatnya kegiatan konstruksi. Penguatan kapasitas tersebut diarahkan untuk menjaga profesionalisme pengamanan sekaligus penghormatan terhadap masyarakat yang berinteraksi dengan kegiatan perusahaan.
