Kejaksaan Agung menetapkan korporasi PT Toba Pulp Lestari Tbk sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under-invoicing ekspor bubur kertas. Penetapan tersebut berkaitan dengan transaksi pada periode 2008-2025.
Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026 pada 7 September 2026. Penyidik menyampaikan nilai kerugian keuangan negara sementara dalam perkara ini mencapai Rp2 triliun.
Penetapan tersangka korporasi diumumkan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah mengantongi hasil penyidikan terkait dugaan perbuatan perusahaan.
"Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka," kata Saiful. Perkara ini menyoroti dugaan manipulasi dalam transaksi ekspor dan penjualan produk pulp.
Dugaan Manipulasi Produk Ekspor
Penyidikan menemukan dugaan ekspor bubur kertas kepada perusahaan afiliasi, DP Macau Marketing International Ltd. Selain itu, penyidik menelaah penjualan domestik PT TPL kepada Asia Pacific Rayon.
Dalam skema yang diselidiki, produk diduga dilaporkan menggunakan HS Code, kegunaan, dan nilai yang tidak sesuai. Perubahan klasifikasi itu disebut berkaitan dengan upaya menekan nilai pajak serta menghindari pengawasan yang semestinya dilakukan otoritas perpajakan.
"Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP," kata Saiful. Menurut penyidik, karakteristik, kegunaan, serta nilai pasar produk tersebut menunjukkan kategori dissolving pulp.
Saiful menyebut perubahan HS Code dapat mengubah klasifikasi karakteristik dan nilai jual barang di pasar internasional. Dugaan under-invoicing ekspor pulp kepada pihak afiliasi itu disebut telah berlangsung sejak 2008.
"Penjualan ekspor pulp kepada pihak afiliasinya yang dilakukan dengan cara under invoicing dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP," ungkap Saiful. Penyidik masih mendalami rangkaian transaksi yang diduga terkait dengan pola tersebut.
Pemeriksaan Dokumen Pajak
Dalam proses pemeriksaan perpajakan, perusahaan diwajibkan melampirkan dokumen transfer pricing dan laporan SPT Pajak Badan ke kantor pelayanan pajak. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai kewajaran harga dalam transaksi yang dilakukan perusahaan.
Penyidik menduga terdapat kerja sama secara melawan hukum dengan pejabat berwenang agar pengawasan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dugaan itu juga mencakup proses review, telaah KKP, dan LHP yang disebut tidak berlandaskan audit program yang telah disusun.
"Bahwa PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan, dan dalam melakukan review, telaah KKP dan LHP tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh penyelenggara negara atau pejabat negara," ungkap Saiful. Kejaksaan Agung turut menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR dalam perkara tersebut.
Kedua pegawai itu diduga menerima imbalan terkait pengabaian audit perpajakan terhadap PT TPL. Saiful mengatakan perbuatan para pihak diduga menyebabkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya.
"Atas perbuatan tersebut, para tersangka telah melakukan/menerima sejumlah uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya," kata Saiful.
112 Saksi Diperiksa
Dalam penyidikan perkara ini, tim penyidik telah memeriksa 112 saksi, termasuk kuasa direktur perusahaan. Penyidik juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah memperoleh persetujuan Pengadilan Negeri.
Nilai kerugian negara Rp2 triliun masih bersifat sementara karena penghitungan resmi masih dilakukan tim auditor. "Untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor," kata Saiful Bahri.
Korporasi tersebut disangkakan Pasal 6 Primair 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
