Putusan Mahkamah Agung terkait Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sulit berubah karena telah berada pada tingkat kasasi. Putusan tersebut tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026.
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyatakan kasasi merupakan tahap akhir dalam perkara tata usaha negara. Karena itu, putusan MA pada prinsipnya tetap berlaku meski terdapat kemungkinan upaya hukum luar biasa.
Putusan tersebut dikeluarkan pada 30 Oktober 2026 dan mengabulkan kasasi dalam perkara suket ijazah Gibran. MA juga membatalkan putusan judex facti yang sebelumnya dijatuhkan pada tingkat pertama dan banding.
Bivitri menjelaskan terdapat tiga tingkat pemeriksaan yang dilalui dalam sengketa tata usaha negara sebelum perkara sampai ke kasasi. Tahapan itu dimulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu Mahkamah Agung.
“(Pertama) di level pengadilan negeri, (kemudian) pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung namanya kasasi,” kata Bivitri melalui pesan suara pada Senin (2/11/2026). Ia menilai posisi kasasi membuat perubahan mendasar atas amar putusan menjadi sulit terjadi.
Kasasi Menjadi Tahap Akhir
Menurut Bivitri, kasasi merupakan tingkat terakhir dalam pengadilan tata usaha negara. Konsekuensinya, amar dalam putusan MA tetap memiliki kekuatan berlaku.
Namun, Bivitri menyebut masih terdapat kemungkinan pengajuan peninjauan kembali secara normatif. Langkah itu berbeda dengan proses pemeriksaan biasa karena termasuk upaya hukum luar biasa.
“Tapi (peninjauan kembali) itu upaya hukum luar biasa, dan mestinya kalau ada penolakan, karena ini (perkara) tata usaha negara, maka alasannya harus sangat spesifik,” imbuhnya. Ia menekankan alasan dalam pengajuan tersebut harus disampaikan secara spesifik.
Bivitri juga menyatakan peninjauan kembali dalam perkara ini tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan mengajukan bukti baru. Alasan yang digunakan, menurut dia, lebih terkait hal yang diungkapkan secara langsung oleh pemerintah.
“Nah jadi pasti (putusan MA) akan tetap berlaku. Karena kasasi itu tingkat terakhir dalam pengadilan tata usaha negara,” ucapnya. Penjelasan itu menempatkan peninjauan kembali sebagai jalur yang secara normatif mungkin ditempuh, tetapi tidak serta-merta mengubah putusan kasasi.
Putusan Tingkat Pertama dan Banding Dibatalkan
Dalam amar putusannya, MA menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.” Amar tersebut berarti MA membatalkan putusan pada dua tingkat pemeriksaan sebelumnya dan mengambil alih pengadilan perkara.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Setelah mengabulkan kasasi, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Putusan itu secara langsung menyasar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, MA memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
