Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) dan berlaku bagi perusahaan yang menerapkan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Aturan ini berbeda dengan sejumlah ketentuan sebelumnya yang menyatakan cuti bersama dapat mengurangi jatah cuti tahunan pegawai atau pekerja. UU Pelindungan Ketenagakerjaan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 dan diunggah di situs Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI.
Pasal 118 ayat (6) menyebut, “Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.” Ketentuan itu menjadi bagian dari pengaturan waktu kerja dalam Paragraf 4 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam pasal yang sama, pemberi kerja diwajibkan memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Pengaturan tersebut mencakup hak cuti tahunan serta istirahat panjang bagi pekerja yang memenuhi persyaratan masa kerja.
Hak cuti tahunan minimal 12 hari
UU ini menetapkan pekerja atau buruh berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 118 ayat (5).
Pelaksanaan hak cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 118 ayat (7) menyatakan, “Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”
Dengan ketentuan tersebut, perusahaan tetap dapat mengatur teknis pengajuan dan pelaksanaan cuti tahunan melalui aturan internal. Namun, penerapan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang hak cuti tahunan pekerja.
Pengaturan mengenai cuti bersama ini berkaitan dengan hari yang secara resmi ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai cuti bersama. UU tersebut tidak memuat perubahan terhadap mekanisme pengaturan pelaksanaan cuti tahunan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Ketentuan istirahat panjang
Selain cuti tahunan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur hak istirahat panjang. Pekerja atau buruh yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
Istirahat panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah pekerja atau buruh bekerja lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Ketentuan ini membedakan hak istirahat panjang dari hak cuti tahunan yang berlaku setelah masa kerja 12 bulan.
Dengan demikian, pekerja yang menggunakan hak istirahat panjang pada tahun tertentu tidak memperoleh hak cuti tahunan pada tahun yang sama. Pengaturan itu tercantum dalam rangkaian ketentuan Pasal 118 mengenai waktu istirahat dan cuti.
Berbeda dari aturan cuti bersama sebelumnya
Sebelum UU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku, cuti bersama dalam sejumlah aturan dinyatakan mengurangi hak cuti tahunan. Salah satunya termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
Diktum keempat SKB 3 Menteri yang ditetapkan pada 19 September 2025 menyatakan bahwa pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan pada masing-masing unit kerja, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan perbedaan dengan Pasal 118 ayat (6) dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada Perusahaan juga memuat pengaturan serupa. Pada poin B nomor 3, surat edaran itu menyebut pekerja atau buruh yang mengambil cuti pada hari cuti bersama akan mengalami pengurangan hak cuti tahunan.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan kini secara tegas menyatakan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan. Ketentuan ini menjadi acuan dalam pengaturan hak cuti pekerja dan buruh di perusahaan.
