UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Ketentuan ini berlaku setelah undang-undang tersebut disahkan DPR dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Aturan mengenai cuti bersama tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Pasal tersebut menegaskan perubahan pengaturan dibanding ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Ketentuan itu menyatakan, “Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.” Dengan demikian, cuti bersama dan hak cuti tahunan diposisikan sebagai dua hal yang berbeda dalam pengaturan tersebut.
Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja tidak mengatur secara khusus bahwa cuti bersama tidak boleh mengurangi cuti tahunan. Dalam praktik sebelumnya, hak cuti tahunan pekerja dapat berkurang apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Hak Istirahat dan Cuti
Pasal 118 ayat (1) menyebut pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Pengaturan ini menempatkan keduanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.
Waktu istirahat paling sedikit mencakup istirahat di antara jam kerja, istirahat mingguan, dan istirahat panjang. Setiap bentuk istirahat memiliki ketentuan tersendiri dalam pasal tersebut.
Pekerja berhak memperoleh istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus. Waktu istirahat ini tidak termasuk dalam jam kerja.
Untuk istirahat mingguan, pekerja memperoleh satu hari istirahat bagi pola enam hari kerja dalam satu minggu. Pekerja dengan pola lima hari kerja dalam satu minggu memperoleh dua hari istirahat mingguan.
UU tersebut juga mengatur istirahat panjang selama 30 hari kalender. Hak ini diberikan setelah pekerja bekerja berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya.
Pekerja yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) tetap memperoleh upah dan manfaat lainnya. Ketentuan itu tercantum dalam ayat (3) Pasal 118.
Ketentuan Cuti Tahunan
Cuti tahunan wajib diberikan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja atau buruh. Hak tersebut berlaku setelah pekerja bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Aturan mengenai cuti bersama tidak mengubah ketentuan minimum 12 hari kerja tersebut. Ketika perusahaan menjalankan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat, hak cuti tahunan pekerja tetap tidak boleh dipotong.
Namun, terdapat pengaturan tersendiri bagi pekerja yang mengambil istirahat panjang. Pasal 118 ayat (4) menyatakan pekerja yang menggunakan istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
Ketentuan mengenai cuti tahunan pada tingkat perusahaan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pengaturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan cuti tahunan bagi pekerja dan perusahaan.
Pasal 118 ayat (6) secara khusus membatasi dampak cuti bersama terhadap saldo cuti tahunan pekerja. Perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat tetap wajib menjaga hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
