Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT paling lama empat tahun. Batas tersebut dihitung dari masa kontrak awal selama dua tahun dan dua kali perpanjangan yang masing-masing berdurasi paling lama satu tahun.
Ketentuan baru ini tercantum dalam Bagian Kedua yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Aturan itu sekaligus mengubah batas durasi kontrak yang sebelumnya dapat mencapai lima tahun.
Pasal 82 ayat (1) menyatakan, “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.” Rumusan tersebut menetapkan batas waktu kontrak awal sekaligus batas pada setiap masa perpanjangan.
Dengan skema itu, PKWT dapat berlangsung selama dua tahun pada periode pertama. Setelahnya, kontrak hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan jangka waktu maksimal satu tahun untuk masing-masing perpanjangan.
Perhitungan durasi maksimalnya terdiri atas dua tahun masa kerja awal dan tambahan dua tahun dari dua kali perpanjangan. Total masa PKWT yang diperkenankan berdasarkan ketentuan tersebut menjadi empat tahun.
Aturan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Naskah undang-undang itu kemudian diunggah pemerintah melalui situs resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara RI.
Kompas.com mengakses naskah tersebut pada Jumat, 6 November 2026. Pengaturan tentang PKWT ditempatkan secara khusus dalam bagian yang membahas hubungan kerja berdasarkan jangka waktu tertentu.
Ketentuan ini berfokus pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu yang menjadi dasar PKWT. Pasal tersebut juga memuat batas jumlah perpanjangan, sehingga perpanjangan tidak dapat dilakukan melampaui dua kali.
Durasi dua tahun berlaku sebagai batas maksimal kontrak pertama. Setiap perpanjangan berikutnya juga tidak dapat melebihi satu tahun, meski perpanjangan dilakukan dalam dua tahap yang diperbolehkan.
Perubahan dari Batas Lima Tahun
Sebelum UU Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan, jangka waktu PKWT dapat mencapai paling lama lima tahun. Ketentuan itu antara lain berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diputus pada 31 Oktober 2024.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar jangka waktu PKWT paling lama lima tahun. Putusan itu disebut bertujuan memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja sebelum perubahan Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja.
Aturan terdahulu juga merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatur pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memuat pengaturan mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan PKWT dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama lima tahun.
Dengan berlakunya ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, batas maksimal PKWT menjadi lebih pendek dibandingkan pengaturan lima tahun sebelumnya. Batas empat tahun itu ditetapkan melalui kombinasi masa kerja awal dua tahun dan dua kali perpanjangan yang masing-masing paling lama satu tahun.
Pengaturan tersebut memberikan batas yang jelas terhadap durasi hubungan kerja berjangka waktu tertentu. UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perpanjangan PKWT dibatasi baik dari jumlah maupun lama waktunya.
