Kementerian Agama menyatakan wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 masih berada pada tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan penerapan kebijakan tersebut sebagai aturan yang berlaku.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno meminta publik menunggu pembahasan lebih lanjut. Ia menilai masih terlalu dini untuk memberikan komentar mendalam mengenai rencana itu.
“Itu masih kajian, ya. Jadi masih kajian, masih terlalu dini saya mengomentari,” kata Amien di Kantor Kemenag, Selasa (13/10/2026).
Amien menjelaskan, pembahasan kebijakan kenaikan kelas nantinya akan melibatkan kementerian terkait. Koordinasi tersebut disebut akan berlangsung melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menurutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membahas rencana itu bersama kementerian lain. Tim pakar juga menjadi bagian dari proses pengkajian sebelum muncul keputusan kebijakan.
“Bahwa nanti pasti akan diorkestrasi dengan Pak Menteri Dikdasmen dengan kita semua lewat Pak Menko PMK, karena yang saya pahami itu baru kajian dari tim pakar yang nantinya pasti akan bersama-sama kita kaji,” ujarnya.
Kemenag saat ini menjalankan aturan pendidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan kebijakan di lingkungan pendidikan agama juga mengacu pada regulasi yang digunakan oleh Kemendikdasmen.
Amien menuturkan, acuan tersebut mencakup berbagai aspek dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satunya terkait standardisasi kompetensi siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi.
Ia juga menyinggung keberadaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA dalam konteks pengaturan pendidikan. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut kaitan teknis TKA dengan kemungkinan perubahan sistem kenaikan kelas.
“Baik itu terkait dengan apa, persoalan standardisasi kompetensinya, termasuk juga bila sekarang ada TKA dan seterusnya,” ungkapnya.
Menurut Amien, Kementerian Agama mengikuti kerangka regulasi yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Kerangka itu mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 beserta aturan turunannya.
“Jadi kita dalam hal ini mengacu pada regulasi yang sama-sama kita anut, yaitu Undang-Undang 20 2003 dan turunan-turunannya yang sebagian besar itu berasal dari Permendikdasmen,” jelas Suyitno.
Wacana perubahan kenaikan kelas siswa sebelumnya disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Ia membuka peluang agar tidak semua murid otomatis naik kelas mulai 2027 dan seterusnya.
Pernyataan itu disampaikan saat Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha, Jumat (2/10/2026). Abdul Mu’ti menanggapi usulan penghapusan kebijakan siswa yang otomatis naik kelas.
“Dan kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian rekomendasi konvensi ini, tentu kami siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun 2027 dan seterusnya tidak semua murid otomatis naik kelas,” kata Mu’ti.
Abdul Mu’ti menyatakan penerapan kebijakan tersebut tetap harus melalui kajian akademik bersama para ahli. Persetujuan dan rekomendasi dari proses pembahasan menjadi unsur penting sebelum kebijakan dijalankan.
Dengan demikian, wacana tersebut belum mengubah aturan yang berlaku di sekolah. Kementerian Agama menegaskan pembahasan akan dilakukan bersama pihak terkait sesuai regulasi pendidikan yang berlaku.
