Pendataan penerima baru Program Indonesia Pintar untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan Tahap II Tahun 2026 masih dibuka. Siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang memenuhi ketentuan dapat diajukan sebagai calon penerima.
Periode pengajuan calon penerima berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram @puspenma.kemenag.
“Pengajuan calon penerima PIP 30 Oktober – 8 November 2026,” demikian keterangan yang diunggah akun tersebut. Pengajuan dilakukan melalui operator sekolah pada laman resmi PIP Kementerian Agama.
Besaran Bantuan Berdasarkan Jenjang
Nominal bantuan PIP bagi siswa madrasah berbeda menurut jenjang pendidikan yang ditempuh. Ketentuan nominal itu tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 119 Tahun 2026.
| Jenjang Pendidikan | Besaran Bantuan |
|---|---|
| MI/SD sederajat | Rp 450.000 |
| MTs/SMP sederajat | Rp 750.000 |
| MA/SMA sederajat | Rp 1,8 juta |
Bantuan bagi siswa MI atau SD sederajat ditetapkan sebesar Rp 450.000. Siswa MTs atau SMP sederajat dapat memperoleh Rp 750.000.
Sementara itu, bantuan untuk siswa MA atau SMA sederajat mencapai Rp 1,8 juta. Perbedaan nilai bantuan tersebut mengikuti jenjang pendidikan penerima.
Syarat Utama Penerima PIP
PIP ditujukan bagi anak berusia 6 tahun hingga 21 tahun agar dapat memperoleh layanan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik perlu terdaftar dalam Education Management Information System atau EMIS.
Selain tercatat dalam EMIS, calon penerima juga perlu terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu dasar penetapan sasaran bantuan.
Peserta didik yang belum masuk dalam DTSEN masih dapat diprioritaskan dalam kondisi tertentu. Salah satunya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar.
Prioritas juga dapat diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Kelompok ini dapat dipertimbangkan apabila memiliki kondisi khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelompok Prioritas di Luar DTSEN
Siswa yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera termasuk dalam kelompok yang dapat diprioritaskan. Ketentuan serupa berlaku bagi anak yatim piatu, yatim, atau piatu yang berasal dari sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
Peserta didik yang terdampak bencana alam, mengalami kelainan fisik, atau menjadi korban musibah juga masuk dalam pertimbangan khusus. Anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah dan diharapkan kembali bersekolah turut disebut sebagai sasaran prioritas.
Prioritas lainnya mencakup anak dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta siswa yang tinggal di daerah konflik. Korban aksi terorisme dan anak dari keluarga terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan juga tercantum dalam ketentuan.
Siswa yang memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah dapat menjadi pertimbangan dalam pengusulan bantuan. Begitu pula peserta didik yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Ketentuan tersebut juga mencakup orang asli Papua sesuai aturan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di Papua. Anak Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta anak veteran turut termasuk sasaran prioritas.
Mekanisme Pengusulan
Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang masuk kelompok prioritas dapat diusulkan oleh satuan pendidikan maupun pemangku kepentingan. Pengusulan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
Pemberian bantuan bagi kelompok keluarga miskin atau rentan miskin tersebut dilakukan apabila anggaran masih tersedia. Siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan nonformal juga tercantum dalam persyaratan penerima PIP.
Orang tua atau siswa yang merasa memenuhi ketentuan dapat berkoordinasi dengan operator sekolah masing-masing. Operator sekolah akan mengajukan data calon penerima melalui sistem PIP Kementerian Agama.
