Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pengelolaan belanja bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memadai. Temuan tersebut mencakup kelebihan penyaluran kepada 19.331 penerima dengan nilai Rp12,37 miliar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah terus mencari perbaikan mekanisme penyaluran dana PIP. Salah satu kendala yang dihadapi berkaitan dengan perbedaan waktu tahun ajaran dan periode penganggaran.
Kendala Tahun Ajaran dan Penganggaran
Menurut Mu’ti, tahun ajaran dimulai pada Juli, sedangkan anggaran berjalan sejak Januari. Perbedaan periode itu memengaruhi proses pemutakhiran data penerima bantuan pada tahun berjalan.
“Memang ada beberapa kendala PIP. Pertama, kendalanya adalah tahun ajaran itu kan di bulan Juli. Sementara, anggaran itu dimulainya Januari,” kata Mu’ti.
Ia menjelaskan kondisi tersebut dapat memicu pemotongan data atau cut-off, terutama bagi murid di kelas akhir. Siswa yang sudah lulus sebelum penyaluran dituntaskan dapat tetap tercatat dalam data penerima.
Mu’ti memberi contoh murid kelas XII yang terdata sebagai penerima PIP lalu lulus pada Juli. Sementara itu, proses pencairan bantuan masih terkait dengan penganggaran pada tahun berjalan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya residu data penerima yang belum mencairkan bantuan. Pemerintah, menurut Mu’ti, masih mencari penyelesaian agar masalah residu tidak terus berulang.
“Nah, memang ini kita belum ketemu bagaimana jalan keluarnya. Tapi, terus kita cari bagaimana penyelesaian terbaik supaya residu dari penyaluran PIP ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
Koordinasi untuk Pemutakhiran Data
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya memperbaiki penyaluran bantuan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Koordinasi itu terutama berkaitan dengan pemutakhiran data murid yang menjadi penerima dana PIP.
Mu’ti berharap mekanisme yang lebih efektif dapat segera ditemukan. Dengan demikian, dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan oleh siswa yang memang berhak menerima bantuan.
Catatan BPK atas Penerima PIP
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026, BPK menyebut kelebihan penyaluran terjadi karena sejumlah penerima juga memperoleh PIP dari Kementerian Agama. Sebagian penerima juga telah mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah daerah.
BPK turut mencatat 86.337 penerima dengan NIK tidak padan, NIK nonaktif, dan NIK duplicate record. Nilai dana pada kelompok penerima tersebut mencapai Rp80,75 miliar.
Selain itu, terdapat 5.301.672 penerima yang terdata dalam DTSEN pada desil 6 hingga 10 serta penerima yang tidak memiliki data desil. Nilai penyaluran kepada kelompok ini tercatat sebesar Rp3,835 triliun.
Temuan lain menyangkut 627.314 penerima dana bantuan PIP yang belum melakukan aktivasi rekening. Dana yang mengendap pada rekening tidak aktif tersebut mencapai Rp535,46 miliar.
BPK menyatakan dana yang tidak diaktivasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima. Catatan itu menegaskan pentingnya perbaikan data dan mekanisme penyaluran agar bantuan PIP tepat sasaran.
